Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan alasan mengapa banjir di Sumatera tidak ditetapkan sebagai bencana nasional.
Hal tersebut sejalan dengan tekanan dari Konsorsium Masyarakat Sipil bersama Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh agar pemerintah pusat menetapkan rangkaian bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatera sebagai bencana nasional.
Tekanan tersebut muncul setelah adanya dampak banjir dan tanah longsor yang terjadi di beberapa wilayah, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Mereka menganggap besarnya kerusakan dan jumlah korban telah melebihi kemampuan pemerintah setempat, sehingga diperlukan bantuan nasional agar proses penanganan dan pemulihan dapat berjalan lebih efisien.
Namun, tekanan tersebut bertentangan dengan sikap Presiden Prabowo Subianto.
Kepala negara menyatakan bahwa pengangkatan status bencana nasional tidak diperlukan mengingat situasi di lapangan masih dalam kendali.
“Ada yang berteriak-teriak menginginkan ini dianggap sebagai bencana nasional, kami sudah menurunkan (banyak bantuan). Ini hanya 3 provinsi dari 38 provinsi, jadi kondisinya terkendali, saya terus memantau,” ujar Presiden Prabowo Subianto, dilaporkan oleh KOMPAS.COM, Selasa (16/12/2025).
Presiden Prabowo mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan tindakan nyata dalam menghadapi dampak bencana, termasuk menyusun rencana pemulihan jangka pendek dan jangka panjang untuk para korban.
Ia menyampaikan rencana pembentukan tim khusus yang akan berfokus pada pemulihan dan pembangunan kembali wilayah yang terkena dampak, serta pembangunan perumahan bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal.
Kita telah merencanakan segera membentuk lembaga atau tim tugas rehabilitasi dan rekonstruksi,
segera akan kita bangun perumahan sementara atau perumahan tetap,” ujar Presiden Prabowo Subianto.
Selain itu, Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa beberapa negara mitra telah menyampaikan keinginan untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada Indonesia terkait bencana yang terjadi di Sumatera.
Namun, tawaran itu ia tolak karena pemerintah masih mampu mengatasi kondisi tersebut secara mandiri.
“Banyak pemimpin negara menghubungi saya dan ingin memberikan bantuan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian mereka, kami mampu, Indonesia mampu menghadapi ini,” kata Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah, menurut Prabowo, akan terus mengawasi perubahan kondisi di lapangan serta memastikan semua korban bencana menerima perlakuan dan bantuan yang diperlukan secara optimal.
Perbarui korban banjir di Sumatera
Informasi mengenai banjir bandang dan longsor di Sumatera terus diperbaharui oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Data dari BNPB mencakup jumlah korban jiwa, korban yang hilang, serta korban luka-luka.
Hingga malam hari Senin (14/12/2025), BNPB melaporkan jumlah korban jiwa mencapai 1.030 orang dan terdapat 206 orang yang hilang.
Angka ini diperoleh dari pengumpulan data korban di tiga provinsi di Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Data jumlah korban jiwa akibat banjir di Sumatera berdasarkan provinsi:
Aceh: 431 jiwa
Sumatera Utara: 355 jiwa
Sumatera Barat: 244 jiwa.
Sementara itu, jumlah korban yang hilang saat ini mencapai 206 orang.
Di sisi lain, jumlah pengungsi berkurang dari 624.670 jiwa menjadi 608.940 orang.
Jumlah pengungsi terbesar masih berada di Aceh, yaitu sebanyak 572.862 jiwa.
Di situs Pusdatin BNPB juga disampaikan informasi mengenai jumlah rumah yang rusak sebanyak 186.488.
Kemudian, terdapat 52 kabupaten yang terkena dampak.
Data ini terus diperbaharui secara berkala oleh BNPB.
(Tribunnews/Kompas.com/)
