Isi Artikel
Peran Pers Lokal di Tengah Perubahan Lanskap Informasi
Diskusi yang digelar Forum Waroeng Ra’jat di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, pada Jumat 12 Desember 2025, menjadi perhatian khusus bagi para pengamat media. Tanpa sponsor, tanpa pesanan, dan menolak “86”, diskusi ini menghadirkan tema penting tentang peran pers sebagai pilar keempat dalam membangun daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Gunung Jati (UGJ) Cirebon, Abdul Jalil Hermawan, menyoroti tema diskusi tersebut dengan tajam. Menurutnya, tulisan di spanduk acara—yang menyatakan tidak ada sponsor, bukan pesanan, dan menolak “86”—sebagai judul provokatif positif yang sarat pesan keberanian dan independensi pers.
Jalil juga menyindir absennya peran pemerintah dalam forum diskusi ini. Ia menilai kegiatan semacam ini seharusnya bisa diambil alih atau setidaknya didukung anggarannya oleh pemda agar lebih konstruktif dan berkelanjutan. Menurutnya, biaya diskusi yang relatif murah seharusnya tidak sulit dianggarkan, apalagi melibatkan tokoh-tokoh daerah yang hadir.
Menurut Jalil, diskusi ini menjadi momentum penting untuk meneguhkan kembali peran media lokal, terutama di Kuningan, di tengah perubahan lanskap informasi. Fenomena seperti pengetahuan pertama tentang peristiwa anak tenggelam di sungai Cisanggarung melalui unggahan Facebook Aki Jaja Wardes, menunjukkan perubahan besar tidak hanya pada platform media, tetapi juga pada konten dan audiens.
Sebagai mantan wartawan era 1999–2015, ia menegaskan dulu jurnalis tak mengenal istilah algoritma dan exposure, sementara kini keduanya menjadi “mata uang” utama media. Jalil mengaku kerap mendapat informasi dari konten berbasis AI dan media sosial, bukti bahwa perubahan platform bersifat radikal.
Ia membandingkan masa lalu ketika liputan televisi harus dikirim lewat bus antarkota dengan era kini yang serba live dan instan hanya bermodal gawai dan kuota. Perubahan ini membuat setiap warga kini bisa menjadi produsen konten sekaligus penantang narasi resmi.
Jalil mencontohkan bagaimana warga secara mandiri membantah klaim pemerintah lewat video dan unggahan langsung dari lokasi bencana. Menurutnya, media sosial kini memainkan fungsi “menghukum” dan “mendukung”, peran yang dulu didominasi media mainstream.
Jalil mengingatkan, tantangan terbesar pers hari ini adalah jangan sampai media profesional yang beretika tergeser oleh konten instan tanpa tanggung jawab. Ia juga menyoroti pergeseran peran filantropi dari media besar ke individu atau komunitas digital yang mampu menggalang donasi miliaran rupiah dalam hitungan jam.
Dalam konteks relasi media dan pemerintah, Jalil mengingatkan agar negara tidak sepenuhnya beralih ke influencer dan meninggalkan jurnalis profesional. Ia mencontohkan kunjungan Presiden ke IKN yang lebih banyak melibatkan public figure kalangan artis ketimbang wartawan sebagai sinyal tantangan serius bagi pers.
Kendati demikian, Jalil tetap optimistis, sebab kebutuhan publik terhadap informasi berkualitas tidak akan tergantikan sepenuhnya oleh media sosial. Namun, ia mengkritik praktik “statement news” yang hanya mengutip pejabat tanpa data lapangan yang kuat.
Pegiat dan pemerhati media, Fandu Hamzah, menilai tantangan utama pers hari ini adalah menjaga sisi humanisme di tengah arus digitalisasi. Menurutnya, pers lokal Kuningan masih cenderung birokrasi-sentris dan belum sepenuhnya mengeksplorasi sisi kemanusiaan masyarakat.
Ia membandingkan fase transisi media saat ini dengan masa peralihan Orde Lama ke Orde Baru yang melahirkan jurnalisme humanis tokoh-tokoh besar. Fandu mencontohkan Mukhtar Lubis yang meliput Perang Vietnam secara objektif hingga diakui dua negara karena keberpihakannya pada nilai kemanusiaan.
Ia juga menyebut Sindhunata yang menembus Pulau Buru demi mengangkat suara korban ketidakadilan Orde Baru sebagai inspirasi pers daerah. Menurut Fandu, pers Kuningan perlu memperkaya tulisan feature dan human interest agar identitas daerah lebih terasa.
Ia menyarankan agar media mengangkat kisah warga biasa—pensiunan, pekerja kecil, dan pejuang kehidupan di sudut-sudut Kuningan. Selain itu, fungsi kontrol terhadap kekuasaan dinilai belum optimal karena minim elaborasi terhadap pernyataan pejabat.
Peran Pers dalam Demokrasi dan Hubungan dengan Pemerintah
Sementara itu, Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy, mengaku memiliki ikatan emosional kuat dengan dunia pers karena pernah aktif sebagai wartawan. Ia menyebut, pengalaman jurnalistik telah membentuk karakter dan kedewasaannya sebelum terjun ke dunia politik.
Nuzul menegaskan, pers tetap layak disebut sebagai pilar keempat demokrasi meski tidak terlembaga secara struktural. Menurutnya, kekuatan pers terletak pada analisis, investigasi, dan keberanian mengungkap fakta.
Namun, ia mengingatkan agar kebebasan pers tetap dijalankan secara bertanggung jawab dan berimbang. Nuzul menolak praktik “trial by the press” dan meminta media tidak hanya menonjolkan sisi buruk tanpa verifikasi menyeluruh.
Kemudian, pensiunan kepala dinas yang juga sebelumnya pernah menjabat Kasubag Humas Sekretariat Daerah Kuningan, Trisman Supriatna, menekankan pentingnya hubungan simbiosis antara pemerintah dan pers. Menurutnya, tanpa media, transparansi dan partisipasi publik dalam pembangunan daerah akan sulit terwujud.
Pers berperan strategis dalam edukasi publik, hiburan, kontrol sosial, dan pembentukan opini kritis. “Pers adalah jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat yang harus dijaga independensinya,” pungkas Trisman.
Diskusi ini menyepakati bahwa pers Kuningan harus adaptif secara digital, kuat secara etika, dan tetap berpijak pada nilai humanisme demi pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
