Kepemilikan senjata api di New South Wales (NSW), Australia, selama ini menjadi topik yang sangat sensitif dan terus mengalami perubahan regulasi. Kebijakan terkait Nsw Firearms semakin ketat setelah serangkaian kejadian tragis seperti penembakan massal di Pantai Bondi pada 14 Desember 2025. Insiden tersebut memicu tuntutan untuk memperketat aturan kepemilikan senjata api, memperkuat pengawasan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko yang bisa muncul dari penggunaan senjata yang tidak terkontrol.
Sebelumnya, aturan kepemilikan senjata api di NSW tidak memiliki batas jumlah maksimal, asalkan pemilik memiliki alasan yang dapat diterima oleh polisi. Namun, data kepolisian menunjukkan bahwa lebih dari 50 orang di NSW memiliki lebih dari 100 senjata api. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi ancaman bagi keamanan publik. Salah satu pelaku penembakan di Bondi, Sajid Akram (50 tahun), diketahui memiliki enam senjata api, sementara putranya, Naveed Akram (24 tahun), didakwa atas 59 pelanggaran termasuk pasal pembunuhan dan terorisme.
Rancangan undang-undang baru yang sedang dibahas oleh Parlemen NSW bertujuan untuk memberlakukan batas jumlah senjata api yang dapat dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu. Misalnya, jumlah maksimal kepemilikan senjata api akan dibatasi hingga empat pucuk atau hingga 10 unit untuk kelompok seperti petani. Aturan ini juga mencakup pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan senjata api non organik, termasuk peralatan keamanan yang digolongkan sebagai senjata api. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa kepemilikan senjata hanya dilakukan dalam konteks yang aman dan bermanfaat bagi masyarakat.
Selain itu, rancangan undang-undang ini juga memberi kewenangan lebih besar kepada aparat kepolisian untuk meminta demonstran membuka penutup wajah saat berdemo. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan meminimalkan risiko aksi kekerasan. Selain itu, slogan-slogan yang dinilai memicu kekerasan, seperti “globalise the intifada”, akan dilarang.
Di tengah isu-isu ini, para pemimpin komunitas Yahudi di NSW kembali menyerukan pembentukan komisi kerajaan untuk menyelidiki serangan di Bondi. Komisi kerajaan merupakan penyelidikan pemerintah yang tertinggi dan diharapkan dapat memberikan jawaban yang jelas terkait penyebab serangan dan langkah-langkah pencegahan di masa depan. Pemimpin oposisi Partai Liberal, Sussan Ley, mendukung seruan tersebut dan meminta Perdana Menteri Anthony Albanese untuk segera meninjau kerangka acuan pembentukan komisi.
Namun, PM Albanese tengah menghadapi kritik dari berbagai pihak karena dianggap belum cukup efektif dalam menangani peningkatan antisemitisme. Persentase kepercayaan publik terhadapnya juga menurun, sesuai dengan hasil jajak pendapat yang menunjukkan tingkat persetujuan turun 15 poin dari +6 menjadi -9. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai merasa tidak puas dengan respons pemerintah terhadap ancaman keamanan yang muncul dari penggunaan senjata api secara ilegal.
Meski begitu, pemerintah tetap menegaskan bahwa mereka telah melakukan berbagai upaya untuk memerangi ujaran kebencian dan praktik doksing. Mereka juga telah mengambil langkah tegas dalam hukum kontra-terorisme, termasuk melarang salam Nazi dan simbol-simbol teror lainnya. Duta besar Iran juga telah diusir dari Australia setelah dituduh mengarahkan serangan antisemitisme di Sydney dan Melbourne.
Di sisi lain, otoritas lokal sedang membersihkan bunga, lilin, surat, dan benda-benda lain yang diletakkan masyarakat di Bondi Beach sebagai bentuk penghormatan terhadap korban. Barang-barang tersebut akan disimpan dan dipamerkan di Museum Yahudi Sydney serta Australian Jewish Historical Society. Hingga saat ini, masih ada 13 korban yang dirawat di rumah sakit, dengan empat di antaranya dalam kondisi kritis tapi stabil.
Dengan adanya perubahan regulasi terkait Nsw Firearms, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat, sekaligus memastikan bahwa senjata api hanya digunakan dalam konteks yang benar dan bertanggung jawab.
