– Tuduhan adanya pembentukan geng motor di lingkungan SMP Negeri 1 Gabuswetan, Kabupaten Indramayu, menjadi bentuk kritik yang tajam terhadap dunia pendidikan. Sekolah yang semestinya menjadi tempat aman dan pusat pengembangan karakter justru terlibat dalam berita yang menimbulkan kekhawatiran masyarakat, khususnya para orang tua siswa.
Berita yang beredar mengatakan terdapat sekelompok siswa yang membentuk kelompok motor dan berani mengenakan iuran harian sebesar Rp5.000.
Praktik tersebut dinilai menggambarkan kurangnya pengawasan dan kegagalan dalam sistem pembinaan internal sekolah. Banyak pihak meragukan, bagaimana mungkin kegiatan seperti itu bisa berkembang di lingkungan pendidikan resmi tanpa diketahui lebih awal.
Kekhawatiran para orang tua muncul. Mereka menyatakan khawatir anak-anak mereka terpapar budaya kekerasan, ancaman, dan tindakan yang tidak sesuai dengan norma yang sering dikaitkan dengan geng motor.
Bukan hanya sekadar tindakan remaja yang nakal, fenomena ini dianggap sebagai peringatan keras mengenai pengawasan sekolah yang dianggap terlalu longgar.
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP Negeri 1 Gabuswetan, Warsono, mengakui bahwa pihak sekolah pernah menemukan kelompok siswa yang diduga terlibat dalam kegiatan yang tidak baik.
Pernyataan ini justru memicu kritik yang lebih tajam, karena memperkuat dugaan bahwa isu tersebut bukan sekadar gosip belaka.
“Sejumlah siswa diduga terlibat dalam aktivitas negatif. Namun kami menegaskan, pihak sekolah tidak diam saja,” kata Warsono, seperti dikutip dari Rajawalinusantara TV.
Namun, pengakuan tersebut menimbulkan pertanyaan mendalam di kalangan masyarakat. Jika sekolah tidak melakukan tindakan, mengapa kelompok tersebut bisa terbentuk, berorganisasi, bahkan melakukan pemungutan dana secara rutin? Di mana peran guru, wali kelas, serta sistem pengawasan sekolah selama kegiatan tersebut berlangsung?
Tindakan yang disebut telah dilakukan oleh sekolah, seperti bimbingan, pemanggilan orang tua, hingga pemberian sanksi, dinilai oleh beberapa pihak sebagai langkah responsif, bukan pencegahan. Artinya, sekolah hanya bertindak setelah masalah muncul dan menjadi perhatian publik, bukan sejak tanda-tanda awal muncul.
Warsono mengatakan pihak sekolah telah memulangkan beberapa siswa yang dinilai tidak mampu dibina. Namun kebijakan tersebut kembali mendapat kritikan.
Mengeluarkan siswa dianggap sebagai solusi instan yang tidak menyelesaikan inti permasalahan, sekaligus menimbulkan kekhawatiran baru: kemana para siswa tersebut akan melanjutkan studi mereka dan bagaimana pengawasan terhadap mereka setelah keluar dari sekolah.
“Ini merupakan bentuk komitmen kami dalam menjaga lingkungan sekolah tetap nyaman dan aman,” tegas Warsono.
Pernyataan itu dianggap bertentangan oleh sebagian orang tua. Pasalnya, keamanan dan suasana yang kondusif seharusnya dijaga dari awal, bukan setelah muncul tanda-tanda geng motor dan pemungutan dana ilegal.
Sekolah dianggap tidak mampu mengenali tanda-tanda awal tindakan kejahatan yang terorganisir di kalangan muridnya.
Selanjutnya, kasus ini mengungkap luka yang tersembunyi dari kelemahan pendidikan karakter yang sering diumandangkan. Kurikulum dan kegiatan pembinaan dinilai masih kurang mampu melindungi siswa dari dampak buruk lingkungan di luar sekolah.
Meskipun demikian, sekolah memiliki tanggung jawab etis untuk memastikan siswa tidak hanya pintar secara akademis, tetapi juga berkembang secara sosial dan emosional.
Masyarakat saat ini menginginkan adanya peninjauan menyeluruh terhadap pengelolaan sekolah, termasuk tugas kepala sekolah, mekanisme pengawasan guru, serta keberhasilan program siswa.
Banyak pihak menginginkan Dinas Pendidikan turut campur dan melakukan pemeriksaan internal agar kejadian serupa tidak terjadi lagi.
Masalah geng motor di SMP Negeri 1 Gabuswetan bukan hanya terkait siswa yang mengalami kendala, tetapi mencerminkan kegagalan sistemik yang perlu diakui dan diperbaiki.
Jika tidak, sekolah-sekolah lain berpotensi menghadapi masalah yang sama, sementara keselamatan dan masa depan para siswa menjadi taruhannya.
Sumber : Rajawalinusantara TV
