Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mendorong pemerintah pusat menerima bantuan dari berbagai pihak untukbencana Sumatera, termasuk dari luar negeri.PDIPmenilai hal tersebut dapat dilakukan karena korban bencana sudah kewalahan menghadapi dampak dari banjir dan longsoran tanah.
Ketua DPP PDIP Tri Rismaharinimenyatakan, seharusnya pemerintah tidak memilih-pilih dalam menyalurkan bantuan kepada para korban banjir di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Risma mengajak agar seluruh bantuan diterima.
Siapa pun yang memberikan bantuan, kita tidak perlu memilih dahulu siapa ini, siapa itu, siapa lagi. Namun segera didorong. Paling tidak untuk membangkitkan semangat mereka,” ujar Risma saat diwawancarai di Jakarta Internasional Equestrian Park, Jakarta, pada Jumat, 19 Desember 2025.
Risma mengakui bahwa ia tidak memahami secara pasti bagaimana aturan pendistribusian bantuan luar negeri. Meskipun demikian, ia menekankan bahwa keadaan masyarakat di lokasi bencana yang memprihatinkan harus menjadi prioritas utama.
Karena para korban telah kehilangan rumah beserta barang-barang di dalamnya hingga anggota keluarga. Lebih lanjut, Risma juga yakin para korban mengalami trauma akibat bencana tersebut. Oleh karena itu, segala bentuk bantuan dianggap mampu mengurangi beban mereka.
“Mereka tidak hanya kehilangan harta benda, tetapi juga keluarga. Ketika ada orang lain yang memberi semangat kepada mereka, mereka sudah merasa bahagia. Apalagi jika kita dapat membantu kehidupan mereka,” ujarnya.
Sampai saat ini pemerintah belum mengumumkan bencana Sumatera sebagai keadaan darurat nasional. Keputusan ini menyulitkan masuknya bantuan luar negeri ke daerah yang terkena bencana. Pemerintah Aceh telah mengirimkan surat kepada dua organisasi PBB, yaitu UNDP dan Unicef, guna meminta bantuan dalam proses pemulihan korban banjir dan tanah longsor.
Selanjutnya, Muhammadiyah menganggap ketidaksiapan pemerintah dalam menetapkan status darurat kemanusiaan nasional terkait bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera sebagai hal yang memperpanjang kesengsaraan para korban serta menunjukkan belum adanya tanggung jawab penuh dari negara.
Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas menyatakan bahwa tingkat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah melebihi kemampuan pemerintah setempat, sehingga memerlukan pengelolaan dan komando nasional yang terarah.
Akibat bencana besar ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan jumlah korban jiwa yang meninggal telah mencapai 1.068 orang pada Jumat, 19 Desember 2025 pukul 09.30 WIB. Data tersebut diambil dari Geoportal Data Bencana milik BNPB. “1.068 orang korban meninggal,” tulis keterangan dalam Geoportal Data Bencana, Jumat.
Kabupaten Agam tercatat sebagai daerah dengan jumlah korban jiwa terbanyak, yaitu 187 orang, diikuti oleh Kabupaten Aceh Utara yang mencatat 169 jiwa, serta Tapanuli Tengah sebanyak 131 jiwa. Di sisi lain, sebanyak 190 orang masih dalam status hilang dan sekitar 7.000 orang mengalami cedera.
BNPB juga melaporkan bahwa sebanyak 147.236 rumah mengalami kerusakan. Kerusakan terjadi pada 1.600 fasilitas umum, 219 fasilitas kesehatan, 967 institusi pendidikan, 434 tempat ibadah, 290 bangunan atau kantor, serta 145 jembatan.
Hendrik Yaputra berkontribusi dalam tulisan ini
