Isi Artikel
Keterlibatan Pejabat TNI dan Polri dalam Perusakan Hutan Sumatra
Pejabat TNI dan Polri diketahui terlibat dalam tindakan merusak hutan di Sumatra yang berdampak pada banjir bandang dan longsor baru-baru ini. Hal ini diungkapkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam Sidang Kabinet Paripurna yang ditayangkan melalui YouTube Sekretariat Presiden pada Senin (15/12/2025).
Dalam sidang tersebut, Prabowo menyampaikan bahwa ia telah menerima laporan mengenai pejabat dan instansi mana saja yang melakukan penyelundupan sumber daya alam (SDA) dengan cara merusak hutan. Menurutnya, pejabat dari instansi penegak hukum saling bekerja sama dalam bisnis ilegal logging di Indonesia.
Prabowo juga mengungkap bahwa laporan keterlibatan pejabat dan aparat negara dalam kegiatan ilegal tersebut berasal dari pihak TNI sendiri. Ia menegaskan bahwa petugas TNI dan Polri terlibat dalam penyelundupan kayu, yang akhirnya menyebabkan kerugian besar bagi ekonomi Indonesia.
Dalam sidang tersebut, Prabowo langsung menegur Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera menindak anak buahnya yang terlibat dalam perusakan hutan. Ia berharap kedua pemimpin tersebut dapat memberikan tindakan tegas terhadap aparat yang melindungi kegiatan penyelundupan tersebut.
Dampak Bencana Banjir dan Longsor di Sumatra
Setelah banjir dan longsor di Sumatra, kerusakan hutan menjadi sorotan nasional hingga internasional. Banjir bandang dan longsor tersebut disebabkan oleh kebijakan negara yang gagal melindungi hutan di wilayah tersebut.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara (Sumut) menyatakan bahwa bencana yang terjadi setiap tahun dipicu oleh kerusakan ekosistem Batang Toru (Harangan Tapanuli). Manajer Advokasi dan Kampanye WALHI Sumut, Jaka Kelana Damanik, menjelaskan bahwa wilayah-wilayah terdampak memang masuk dalam kategori risiko tinggi untuk bencana banjir bandang dan tanah longsor.
Menurut data kajian risiko bencana nasional Provinsi Sumatra Utara tahun 2022-2026, hanya Kabupaten Samosir yang masuk kategori risiko rendah untuk bencana tersebut. Sementara mayoritas wilayah di Sumatra Utara sudah masuk kategori kelas tinggi untuk bencana banjir dan longsor.
Jaka menyoroti pentingnya kebijakan yang pro lingkungan untuk meminimalisir dampak bencana. Ia mengkritik narasi yang selalu menyalahkan hujan sebagai satu-satunya penyebab bencana. Sebaliknya, fakta di lapangan menunjukkan adanya campur tangan manusia yang signifikan.
Kerusakan Ekosistem dan Kepedulian Pemerintah
Kerusakan ekosistem Batang Toru sangat mengancam karena wilayah tersebut kaya akan flora dan fauna, termasuk orangutan tapanuli yang paling langka di dunia. WALHI Sumut menduga kuat bahwa bencana yang terjadi diperparah oleh kebijakan pemerintah yang memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan di ekosistem tersebut.
Laju deforestasi di wilayah ini sulit dibendung karena perusahaan-perusahaan yang beraktivitas di ekosistem batang toru (harangan tapanuli) melakukan penebangan pohon dengan berlindung dibalik izin yang dikeluarkan pemerintah.
Data Korban Bencana di Sumatra
Hingga malam hari Senin (14/12/2025), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat korban jiwa akibat banjir dan longsor di Sumatera mencapai 1.030 jiwa dan korban hilang ada 206 orang. Jumlah ini berasal dari hasil rekapitulasi korban di tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Menurut data terbaru BNPB, jumlah korban jiwa bertambah 14 jiwa, dari 1.016 jiwa pada hari Minggu kemarin, 14 Desember saat ini menjadi 1.030 jiwa.
