Penulis: Rahka Susanto/DW Indonesia
NAYPYIDAW, – Myanmar membuka kembali kotak suara di tengah dentum senjata. Tahap ketiga pemungutan suara pemilihan umum dijadwalkan pada 25 Januari 2026, sementara perang saudara masih mengoyak negara Asia Tenggara itu.
Kabar ini disampaikan media pemerintah pada Jumat (26/12/2025), mengutip pernyataan junta militer yang berkuasa.
Tahap pertama dan kedua pemungutan suara dijadwalkan berlangsung pada 28 Desember dan 11 Januari 2026, mencakup total 202 dari 330 wilayah administratif.
Adapun tahap ketiga akan menyusul di 63 wilayah lain, menurut laporan surat kabar milik negara Global New Light of Myanmar. Hingga kini, tanggal penghitungan suara dan pengumuman hasil pemilu belum ditetapkan.
Pemimpin junta, Min Aung Hlaing, sebelumnya mengakui bahwa pemilu tidak dapat digelar secara nasional.
Alasannya lugas: perlawanan bersenjata masih meluas sejak kudeta 2021, dan negara belum sepenuhnya berada dalam genggaman.
Para analis melihat pemilu ala junta sebagai upaya mengalihkan sorotan dari medan perang ke bilik suara. Tujuannya membentuk pemerintahan yang tampak stabil—meski peluangnya tipis.
Meski begitu, junta Myanmar tetap bersikeras bahwa pemilu ini memperoleh dukungan publik.
Pemilu tahap pertama akan dimulai Minggu ini, menandai pemungutan suara nasional pertama dalam lima tahun terakhir.
Namun, para pengkritik menilai pemilu tidak akan memulihkan demokrasi Myanmar yang runtuh akibat kudeta pada 2021, apalagi mengakhiri perang saudara yang dipicu oleh langgam represif junta di Naypyidaw.
Dinilai upaya legitimasi kekuasaan militer
Militer Myanmar membingkai pemilu ini sebagai kembalinya demokrasi multipartai, yang oleh banyak pihak dipandang sebagai upaya memberikan legitimasi semu atas kekuasaan junta sejak menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi empat tahun lalu.
Kudeta tersebut memicu perlawanan luas yang berkembang menjadi konflik bersenjata nasional.
“Pemilu ini sama sekali tidak kredibel,” kata Richard Horsey, analis Myanmar dari International Crisis Group, kepada Associated Press.
“Pemilu ini diselenggarakan oleh militer yang sama yang berada di balik kudeta 2021, dan tidak melibatkan partai-partai politik yang meraih kemenangan besar pada pemilu terakhir atau pemilu sebelumnya.”
Horsey menilai strategi militer adalah memastikan Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang didukung militer menang telak.
Dengan demikian, Myanmar akan beralih dari pemerintahan militer langsung ke pemerintahan dengan “lapisan sipil” yang tetap mempertahankan kendali tentara.
Strategi tersebut memungkinkan militer mengeklaim telah membuat kemajuan menuju inklusivitas politik, sejalan dengan proposal perdamaian ASEAN yang menyerukan “dialog konstruktif di antara semua pihak terkait” guna “mencari solusi damai demi kepentingan rakyat.”
Langkah ini juga dinilai memberi alasan bagi negara-negara tetangga seperti China, India, dan Thailand untuk melanjutkan dukungan mereka dengan dalih menjaga stabilitas regional.
Sementara itu, negara-negara Barat tetap memberlakukan sanksi terhadap para jenderal Myanmar atas tindakan antidemokrasi dan operasi militer brutal terhadap lawan-lawan mereka.
Oposisi absen, represi dan krisis kemanusiaan memburuk
Militer merebut kekuasaan pada 1 Februari 2021, dengan mengklaim pemilu 2020, yang dimenangkan telak oleh Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Suu Kyi, tidak sah akibat dugaan kecurangan besar-besaran.
Namun, pengamat independen tidak menemukan bukti signifikan atas tuduhan tersebut.
Dalam pemilu kali ini, pemungutan suara hanya akan dilakukan di 265 wilayah administratif, menyisakan 65 wilayah administratif tanpa pemilu akibat konflik dengan kelompok gerilya etnis dan pasukan perlawanan.
Sebanyak 57 partai mengajukan kandidat, tetapi sebagian besar hanya bertarung di tingkat daerah. Hanya enam partai yang berkompetisi secara nasional, dengan USDP diperkirakan menjadi kekuatan dominan.
Hampir 5.000 kandidat bersaing memperebutkan lebih dari 1.100 kursi di parlemen nasional dan parlemen daerah.
Namun, jumlah kursi yang terisi akan lebih sedikit di wilayah tanpa pemungutan suara. Komisi Pemilihan Umum juga belum merilis jumlah pemilih terdaftar; pada pemilu 2020 jumlahnya mencapai lebih dari 37 juta orang.
Aung San Suu Kyi dan NLD tidak berpartisipasi. Suu Kyi, kini berusia 80 tahun, tengah menjalani hukuman penjara 27 tahun atas dakwaan yang dinilai luas sebagai rekayasa politik.
NLD dibubarkan setelah menolak mendaftar sesuai aturan baru junta, sedangkan banyak partai lain memboikot pemilu. Kelompok oposisi juga menyerukan boikot pemilih.
Analis Amael Vier dari Asian Network for Free Elections mencatat bahwa partai-partai yang meraih 90 persen kursi pada pemilu 2020 kini “tidak lagi ada.”
Undang-Undang Perlindungan Pemilu yang disahkan tahun ini dengan sanksi berat semakin membatasi aktivitas politik dan secara efektif melarang kritik publik terhadap pemilu.
Lebih dari 200 orang telah didakwa hanya karena selebaran atau aktivitas daring.
Sementara itu, dampak kemanusiaan konflik terus memburuk. Menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), lebih dari 22.000 orang ditahan atas pelanggaran politik, dan lebih dari 7.600 warga sipil tewas sejak kudeta. Sekitar 3,6 juta orang mengungsi, menciptakan krisis kemanusiaan besar.
“Myanmar menyaksikan peningkatan kekerasan, represi, dan intimidasi menjelang pemilu yang dikendalikan militer,” kata Kantor HAM PBB, seraya memperingatkan bahwa warga sipil menghadapi ancaman baik dari aparat militer maupun kelompok oposisi bersenjata.
Peneliti Amnesty International, Joe Freeman, menegaskan bahwa banyak pihak khawatir pemilu ini hanya akan mengokohkan kekuasaan mereka yang bertanggung jawab atas bertahun-tahun pembunuhan di luar hukum.
Horsey memperkirakan bahwa pascapemilu, Myanmar justru berpotensi menghadapi konflik yang semakin meningkat ketika para penentang berupaya menunjukkan bahwa militer tetap tidak memiliki legitimasi rakyat.
Artikel ini pernah dimuat di DW Indonesia dengan judul Lima Tahun Kudeta, Junta Myanmar Gelar Pemilu Kontroversial.
