.CO.ID – JAKARTA.Indeks Ketercakupan Kesehatan (HII) 2025 dari Haleon Indonesia menunjukkan, peningkatan pemahaman kesehatan dapat menghasilkan manfaat ekonomi hingga Rp 47 triliun setiap tahun.
Haleon Indonesia mengungkapkan hasil dari Health Inclusivity Index (HII) dalam sebuah forum diskusi bersama Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) di Jakarta, Kamis (18/12).
HII adalah sebuah indeks yang menyajikan pandangan berbasis data untuk memperjelas kondisi inklusivitas kesehatan di Indonesia secara lebih komprehensif.
“HII memberikan wawasan penting mengenai ketimpangan yang masih terjadi dalam layanan primer dan program promosi–pencegahan,” kata Dita Novianti Sugandi Argadiredja, Direktur Produksi dan Distribusi Farmasi Kementerian Kesehatan dalam diskusi tersebut.
“Ini mengingatkan kita bahwa keberagaman merupakan prioritas dalam kesehatan masyarakat sekaligus perekonomian,” katanya.
Berdasarkan laporan The Economist Impact yang didukung oleh Haleon, Indonesia terpilih menjadi salah satu dari 40 negara yang masuk dalam Indeks Ketercakupan Kesehatan. Alasannya utamanya adalah karena Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar.
Hal tersebut merujuk pada 40 negara di mana masyarakatnya dapat mengakses dan memperoleh manfaat dari layanan kesehatan. Namun, indeks tersebut menunjukkan tantangan penting terkait inklusivitas dalam bidang kesehatan.
Ternyata, keterbukaan dalam layanan kesehatan dapat secara langsung memengaruhi stabilitas ekonomi sebuah negara. Kemampuan suatu negara dalam mendukung akses dan memperoleh manfaat dari fasilitas kesehatan secara menyeluruh harus menjadi perhatian serius.
Berdasarkan HII, peningkatan literasi kesehatan dapat memberikan manfaat ekonomi hingga Rp 47 triliun setiap tahun.
Lingkup literasi kesehatan dalam indeks juga mencakup manfaat ekonomi tambahan yang akan diraih oleh Indonesia. Jika negara kita mampu menjadikan kesehatan lebih inklusif, maka akan tercapai:
Pertamapeningkatan kualitas udara sesuai dengan standar PM2.5 yang ditetapkan WHO, yang mampu menghindari sekitar 160.000 kematian setiap tahun serta memberikan manfaat ekonomi tahunan hingga Rp 35 triliun bagi negara.
Keduapeningkatan kesehatan gigi yang dapat menghasilkan penghematan nasional sebesar Rp 121 triliun, atau bahkan Rp 211 triliun jika tindakan dilakukan pada kelompok yang paling memerlukan.
KetigaPeningkatan pengelolaan penyakit gusi yang berkaitan erat dengan diabetes tipe 2. Pengelolaan penyakit gusi dapat mengurangi biaya pengobatan diabetes tipe 2 hingga Rp 25 triliun dalam jangka waktu sepuluh tahun mendatang.
Keempat, pencegahan gangguan otot dan tulang serta osteoporosis yang dapat meningkatkan keuntungan tahunan gabungan sebesar Rp 12,5 triliun.
Dengan demikian, tingkat literasi kesehatan berkaitan erat dengan biaya layanan kesehatan per orang. Orang yang memiliki literasi kesehatan rendah cenderung mengeluarkan biaya hampir tiga kali lebih besar dibandingkan mereka yang memahami kesehatan dengan baik.
“Jika masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik dan mampu mengelola kesehatannya dari awal, mereka akan lebih bijak dalam memanfaatkan layanan kesehatan serta mencegah peningkatan pengobatan yang sebenarnya bisa dihindari,” ujar Aditya Darmasurya, Analis Kebijakan Penjaminan Manfaat Primer Pratama BPJS Kesehatan.
Sejak tahun 2023, Haleon berupaya membantu masyarakat Indonesia dalam memahami dan mengelola kesehatan dengan menekankan pada praktik self-care. Dengan Program Panadol Pain Phone (Klinik Cekatan), Haleon telah mencapai lebih dari 26.000 pasien.
“Tujuan kami adalah membantu jutaan orang untuk lebih aktif berpartisipasi dalam upaya mencapai kesehatan yang lebih baik setiap hari, karena inklusivitas dimulai dari pemahaman dan kemampuan untuk bertindak,” kata Dhanica Mae Dumo-Tiu, Presiden Direktur Haleon Indonesia.
Diskusi mengenai Indeks Inklusivitas Kesehatan Indonesia Snapshot memberikan gambaran tentang kemajuan yang telah diraih. Namun, terlihat adanya ketimpangan yang masih terlihat.
Demikian pula, kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil mampu menciptakan dampak yang signifikan.
Tindakan berikutnya adalah memastikan bahwa setiap individu dan seluruh masyarakat Indonesia tidak hanya terlibat dalam sistem, tetapi benar-benar terlibat aktif serta merasakan manfaatnya.
