, JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja PT Perkebunan Nusantara (PTPN).
Dedi menganggap perusahaan milik pemerintah berperan signifikan dalam perubahan penggunaan lahan perkebunan di Jawa Barat.
Hal tersebut diungkapkan Dedi Mulyadi di hadapan Regional Head PTPN 1 Regional 2 Desmanto saat menghadiri penanaman teh di Pangalengan, Kabupaten Bandung pada Selasa (16/12/2025).
Lokasi penanaman kebun teh pernah menjadi sorotan karena tindakan kerusakan dan pengalihan fungsi lahan secara ilegal.
“Saya jujur saja, pak. Penyebab rakyat berani karena PTPN sudah salah sejak awal. Karena PTPN menyewa tanah, rakyat menjadi berani. Namun, jika pemprov juga bersedia membantu tanah PTPN untuk dibangun, memberikan sewa yang lebih besar. Itu perilaku yang perlu diperbaiki. Ya, saya harus jujur saja, sayamahterbuka, saya sangat mencintai negara, mencintai tanah air. Hanya itu,” ujar Dedi.
Menurut Dedi, perubahan penggunaan lahan perkebunan di Jawa Barat terjadi akibat ketidaktegasan dari PTPN sehingga masyarakat banyak beralih menanam sayuran.
Bukan lagi tanaman keras yang digunakan untuk menjaga konservasi, tetapi berubah menjadi lahan pertanian sayuran.
“Secara keseluruhan, perbuatan buruk yang meninggalkan kerusakan terhadap alam. Itu saja. Harus berani (tegas) dan para bawahan bapak (PTPN) juga yang bersalah harus ditindak. Kami diberi tanggung jawab, jangan kalah dari Belanda yang mencintai negara,” tegasnya.
Ia menegaskan, perubahan fungsi lahan menjadi penyebab banjir dan tanah longsor, termasuk di kawasan Bandung Raya. Dedi berharap bencana serupa yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh tidak terulang di Jawa Barat.
“Kita belajar dari bencana di Sumatra, sama seperti yang terjadi di Jawa Barat. Jadi, gunung-gunungnya gundul, lereng-lerengnya berubah menjadi kebun kentang. Akhirnya sungai mengalami pengendapan tanah, lalu jembatan-jembatan retak, kemudian lumpur mengalir, air deras, pohon-pohon tumbang dan pecah,” tambah Dedi.
Kepala Wilayah PTPN I Regional 2, Desmanto mengakui bahwa dari sekitar 6.000 hektare lahan yang dikelola PTPN 1, sekitar 1.500 hektare di antaranya telah berubah fungsi menjadi perkebunan sayuran. Hal ini berdampak pada menurunnya daerah penyerapan air.
“Luas wilayah kami mencapai hampir 6.000 hektar. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.500 hektar telah diubah menjadi lahan tanaman seperti sayuran. Hal ini menyebabkan aliran air yang tinggi dan pengendapan di sungai. Jelas, jika terjadi bencana, biayanya akan jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang kita lakukan saat ini,” ujar Desmanto.
Mereka berjanji secara bertahap akan mengembalikan luas lahan yang telah berubah fungsi. Seperti menanam kembali tanaman kopi, teh, dan tanaman keras lainnya yang mampu meningkatkan penyerapan air di daerah dataran rendah. Selain itu, tentu saja memberikan dampak ekonomi bagi penduduk setempat.
“Kita kembali fokus pada tanaman perkebunan, dan kami siap bekerja sama dengan pemerintah kabupaten. Kita menanam kembali kina, teh, kopi, komoditas tahunan sehingga konservasi lahan ini dapat pulih seperti semula,” katanya.(mcr27/jpnn)
