KETUA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Bachtiar Najamudin menyampaikan rencana pengembangan perkebunansawittidak boleh mengabaikan aspek lingkungan di Papua. Ia menyampaikan pesannya saat merespons keinginan PresidenPrabowoSubianto yang mendukung penguatan perkebunan kelapa sawit di berbagai wilayah, termasuk di Papua.
Politikus Partai Gerindra itu mewanti-wanti supaya wacana itu dijalankan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan. Sultan tidak ingin ada konflik yang timbul akibat ekstensifikasi sawit di bumi cenderawasih itu.
“Jangan sampai perubahan lahan menggusur tempat tinggal masyarakat adat dan satwa langka Papua,” ujar Sultan dalam keterangan tertulis pada Rabu, 17 Desember 2025.
Berdasarkan pendapat penulis buku Green Democracy, pemerintah perlu mempertimbangkan keseimbangan ekologis dalam melaksanakan rencana tersebut. Ia juga menyarankan agar proyek penanaman kelapa sawit dilakukan oleh Perusahaan Umum Milik Negara, Perusahaan Umum Milik Daerah, atau bahkan Perusahaan Umum Milik Desa.
“Selain itu, penting juga untuk melibatkan partisipasi masyarakat setempat dalam sektor perkebunan kelapa sawit,” kata mantan Wakil Gubernur Bengkulu tersebut.
Sultan menyampaikan, secara umum ia mendukung rencana penanaman kelapa sawit di Papua. Menurutnya, komoditas kelapa sawit dan tebu dapat menjadi penggerak agenda pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Ia menganggap hal ini selaras dengan visi kemandirian pangan dan energi.
Selain itu, Sultan melihat kelapa sawit sebagai komoditas ekonomi yang inklusif karena mampu menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan asli daerah. Ia yakin bahwa kelapa sawit ke depannya dapat menjadi modal dalam diplomasi perdagangan Indonesia di tingkat internasional.
“Dulunya Indonesia dikenal sebagai negara yang mengekspor minyak bumi, namun kini kita telah berubah menjadi negara penghasil minyak sawit (CPO) terbesar di dunia,” kata Sultan.
Prabowo Subianto sebelumnya mengusulkan agar Papua ditanami kelapa sawit untuk menghasilkan bahan bakar minyak (BBM) alternatif sebagai pengganti BBM yang menggunakan bahan bakar hidrokarbon.
Prabowo memberikan petunjuk tersebut saat pelatihan kepada enam gubernur dan 42 bupati di wilayah Papua, bersama anggota Kabinet Merah Putih serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 16 Desember 2025.
“Kami berharap di daerah Papua juga ditanam kelapa sawit agar dapat menghasilkan bahan bakar minyak dari kelapa sawit,” kata Prabowo.
Prabowo awalnya menjelaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan kemandirian energi agar mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak. Jika Indonesia mengembangkan bahan bakar alternatif, menurutnya negara dapat menghemat pengeluaran untuk impor BBM hingga Rp 250 triliun per tahun.
Sehingga selain kelapa sawit, Prabowo mendorong pengembangan energi terbarukan dengan memanfaatkan bahan baku lokal. Contohnya, perkebunan singkong dan tebu didorong untuk menghasilkan etanol.
“Setiap tahun kita menghabiskan ratusan triliun rupiah untuk impor bahan bakar minyak. Jika kita mampu menanam kelapa sawit, singkong, tebu, serta memanfaatkan energi matahari dan air, bayangkan berapa triliun rupiah yang bisa kita hemat setiap tahun,” ujar Prabowo dilansir dariAntara.
Ketua Umum Partai Gerindra menyampaikan, jika penghematan mencapai Rp 500 triliun, maka setiap kabupaten berpeluang mendapatkan dana sebesar Rp 1 triliun dari hasil efisiensi tersebut.
Eka Yudha Saputra berperan dalam penulisan artikel ini.
