Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyatakan bahwa sektor pendidikan tinggi menjadi fokus utama karena bencana bisa berdampak jangka panjang terhadap proses belajar mahasiswa. Oleh karenanya, Kemdiktisaintek tidak hanya menitikberatkan pada penanganan darurat, tetapi juga pada kelangsungan pendidikan bagi mahasiswa yang terkena dampak.
Berdasarkan data sementara, terdapat 64 institusi pendidikan tinggi yang terkena dampak bencana, yaitu 35 perguruan tinggi di Aceh, 14 di Sumatra Utara, dan 15 di Sumatra Barat. Pemutakhiran data masih dilakukan guna memperoleh informasi terkini mengenai situasi lapangan, termasuk jumlah mahasiswa yang secara langsung terpengaruh terhadap aktivitas akademiknya.
Brian mengatakan, Kemdiktisaintek sedang bekerja sama dengan perguruan tinggi serta Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dalam menyusun kebijakan penghapusan biaya pendidikan. Skema ini dibuat agar mahasiswa yang terkena dampak bisa mendapatkan penghapusan Uang Kuliah Tunggal (UKT) selama satu semester hingga satu tahun, sesuai dengan tingkat dampak yang mereka alami.
“Langkah ini kami siapkan agar mahasiswa tidak mengalami gangguan dalam studinya akibat situasi darurat yang mereka hadapi,” kata Brian dalam pernyataan tertulis, Jumat, 189 Desember 2025.
Ia menyampaikan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen negara dalam menjaga hak akses pendidikan masyarakat, khususnya dalam kondisi darurat.
Selain penghapusan biaya pendidikan, Kemdiktisaintek juga sedang mempertimbangkan pemberian bantuan kebutuhan hidup kepada mahasiswa yang terkena dampak. Bantuan tersebut dibuat berdasarkan standar Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, sehingga mahasiswa tetap mendapatkan dukungan dasar untuk melanjutkan kegiatan akademiknya.
Kebutuhan dasar
Berdasarkan pendapat Brian, kelangsungan studi mahasiswa tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan kebutuhan pokok. Oleh karena itu, bantuan biaya hidup dianggap sangat penting agar mahasiswa mampu bertahan secara finansial dalam kondisi pemulihan pasca-bencana.
Di sisi lain, Kemdiktisaintek telah mengalihkan beberapa program kementerian agar lebih fokus pada daerah yang terkena dampak. “Beberapa program kementerian yang tersebar di berbagai lokasi kami pindahkan dan fokuskan ke tiga provinsi yang terdampak,” ujar Brian.
Di masa tanggap darurat, Kemdiktisaintek memberikan bantuan melalui Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Tanggap Darurat Bencana, pengumpulan dana bantuan langsung, serta bantuan kebutuhan hidup untuk mahasiswa dan dosen yang terkena dampak. Jumlah bantuan yang diberikan mencapai Rp 159 miliar, tidak termasuk program mandiri institusi pendidikan tinggi.
Inisiatif ini didukung oleh peningkatan layanan kesehatan di lokasi bencana melalui kerja sama dengan BNPB dan Kementerian Kesehatan. Melalui program PKM Pengiriman Nakes dan NAMED, ratusan tenaga medis, petugas kesehatan, serta relawan diterjunkan untuk membantu pemulihan fisik dan psikososial masyarakat, termasuk komunitas akademik.
Brian menyatakan, Kemdiktisaintek melihat peran kampus tidak hanya sebagai pihak yang terkena dampak bencana, tetapi juga sebagai bagian dari upaya pemecahan masalah dalam pemulihan sosial. Pendekatan ini selaras dengan kebijakan “Diktisaintek Berdampak” yang menjadikan pendidikan tinggi sebagai fondasi untuk pemulihan jangka menengah dan panjang.
Ia menyatakan akan terus melanjutkan proses pendataan, memperkuat kerja sama dengan universitas dan kementerian/lembaga yang berkaitan, serta memastikan kebijakan pendidikan tinggi benar-benar hadir untuk menjaga kelangsungan studi mahasiswa yang terkena dampak bencana.
Sementara itu, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyatakan bahwa penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menjadi prioritas nasional sesuai petunjuk Presiden Prabowo. Pemerintah bekerja sama antar kementerian dan lembaga untuk mempercepat proses pemulihan dengan memenuhi kebutuhan pokok serta mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi.
