.CO.ID, JAKARTA — Pada tanggal 17 Februari, tim perwakilan Iran dan Amerika Serikat akan kembali berkumpul di Geneva, Swiss, sebagai kelanjutan dari pembicaraan putaran pertama yang berlangsung di Oman setelah perang 12 hari pada bulan Juni tahun lalu melawan Israel-AS. Meskipun sangat penting dan menentukan masa depan Republik Islam Iran, bahkan seluruh Timur Tengah, peluang keberhasilannya tidak terlalu besar.
Karena Presiden AS Donald Trump telah menggerakkan secara besar-besaran aset militer Amerika Serikat untuk menekan Iran, yang tidak mungkin ditarik kembali tanpa konsekuensi signifikan dari Iran agar menjaga wajah Trump. Selain kapal induk USS Abraham Lincoln beserta armada perang kapal perang serta pesawat tempurnya, kapal induk USS Gerald Ford yang membawa 75 pesawat tempur sedang bergerak menuju Timur Tengah.
Meskipun perekonomian sedang mengalami krisis, kemarahan masyarakat terhadap kematian ribuan peserta demonstrasi, dan kemampuan militer yang menurun, Iran tidak siap untuk menyerah pada permintaan yang berlebihan dari Trump. Permintaan tersebut mencakup Iran harus menghentikan sepenuhnya program nuklirnya, membatasi program roketnya, serta memutus hubungan jaringannya di Irak, Lebanon, Palestina, dan Yaman.
Di sisi lain, retorika ancaman perang antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, terus meningkat. Pada saat artikel ini ditulis, 18 Februari, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) melakukan latihan militer besar-besaran di mulut Selat Hormuz, lokasi yang menjadi jalur lalu lintas bagi kapal-kapal tanker internasional yang mengangkut 20 persen kebutuhan energi global. Latihan ini jelas menyampaikan pesan kepada Trump bahwa Iran siap bertempur jika AS memulai konflik. Bagaimanapun, hasil negosiasi selama tiga jam di Geneva menunjukkan kemungkinan perdamaian jika konsesi yang ditawarkan Iran dapat diterima oleh Trump untuk menjaga martabatnya.
Proyek Netanyahu
Tuntutan Trump kali ini berbeda dari tuntutannya saat ia secara sepihak meninggalkan kesepakatan multilateral Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) mengenai program nuklir Iran pada 2018, selama masa pemerintahannya yang pertama (2017-2021). Penarikan diri Trump diiringi dengan tekanan maksimal guna memaksa Iran untuk kembali membicarakan JCPOA yang tidak memuaskan Israel di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Penting diketahui bahwa JCPOA juga mengecewakan lobi Yahudi AIPAC, para tokoh pro-kekerasan di Partai Republik, serta komunitas Evangelis yang menjadi basis dukungan Trump.
Tuntutan Trump semakin meningkat ketika ia bertemu dengan Netanyahu di resor Mar-a-Lago, California, pada 29 Desember atau sehari setelah demonstrasi meletus di Iran akibat riyal yang jatuh bebas, menyebabkan inflasi tinggi. Di tempat peristirahatan Trump tersebut, keduanya membahas isu mengenai Iran. Tak lama kemudian, keduanya merencanakan demonstrasi. Amerika Serikat mengirim 6.000 unit Starlink ke Iran sebagai respons terhadap pemutusan akses internet oleh rezim mullah Iran, mendorong para demonstran untuk menduduki lembaga-lembaga pemerintah, serta menawarkan bantuan jika aparat Iran terus menembak demonstran.
Setelah aksi protes berhasil ditangani dan demo pro-pemerintah yang diikuti puluhan ribu orang, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melakukan pembicaraan tidak langsung dengan utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff dan Jared Kushner di Oman pada 6 Februari. Pembicaraan tersebut dikatakan “membangun”, namun tidak menghasilkan kemajuan signifikan. Iran hanya bersedia membahas program nuklirnya dan menegaskan bahwa program rudalnya adalah batas terlarang. Namun, mereka bersedia melebur uranium yang telah diperkaya hingga 60 persen sesuai dengan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) yang telah ditandatangani oleh Iran.
Kekhawatiran terhadap komitmen Trump dalam melanjutkan negosiasi dengan Iran, pada 11 Februari, Netanyahu kembali bertemu dengan Trump di Gedung Putih. Selain masalah Gaza, isu lain yang dibahas adalah Iran. Netanyahu meyakinkan Trump bahwa Iran tidak dapat dipercaya dan bahwa solusi militer untuk menggulingkan pemerintahan Iran adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sekali lagi Trump terpengaruh dan memutuskan untuk mengirim armada tempur USS Gerald Ford guna meningkatkan tekanan. Teheran justru semakin keras menyatakan bahwa jika diserang, militer mereka akan menyerang seluruh pangkalan militer di kawasan.
Strategi pemerintahan Trump di Timur Tengah memiliki kesamaan dengan kepentingan Israel. Dalam konsep Strategi Keamanan Nasional AS yang diterbitkan tahun lalu, Washington tidak lagi menjadikan Timur Tengah sebagai prioritas dalam kebijakan luar negerinya. Oleh karena itu, Israel perlu diperkuat agar mampu menjaga dirinya sendiri. Namun sejak pecahnya perang pada 7 Oktober 2023, kondisi politik di kawasan telah berubah.
Sekarang, Israel, bukan Iran, yang dianggap oleh negara-negara Arab sebagai ancaman nyata. Pemerintahan Bashar al-Assad di Suriah, yang merupakan musuh bagi Arab sekaligus sekutu Iran, telah jatuh. Dengan pemerintahan baru di Suriah, Saudi membangun hubungan yang kuat dengan negara tersebut. Riyadh juga memperkuat pengaruhnya di Lebanon setelah Hezbollah mengalami penurunan kekuatan.
Arab Saudi juga membentuk aliansi militer bersama Pakistan. Turki mengatakan akan bergabung dalam aliansi ini setelah Riyadh dan Ankara memperbaiki hubungan serta bekerja sama untuk membangun dan menjaga stabilitas Suriah.
Di sisi lain, Israel semakin terisolasi karena tindakan genosida dan pembersihan etnis yang terjadi di Gaza dan Tepi Barat. Israel masih menghadapi ancaman dari Lebanon dan Houthi saat Hamas belum berhasil dikalahkan. Dalam kondisi ini, sangat sulit membayangkan bagaimana Netanyahu akan bertahan jika militer Israel harus mundur sepenuhnya dari Gaza dan Hizbullah tidak dideaktivasi.
Dalam konteks ini, AS-Israel bersikeras bahwa rezim mullah harus dihancurkan tanpa memandang biaya politik dan keamanannya. Netanyahu akan menjadi raja dari raja-raja Israel jika proyek yang diinginkan selama 20 tahun terwujud. Munculnya pemerintahan baru di Iran yang pro-Israel akan menciptakan ancaman keamanan bagi negara-negara Timur Tengah ketika Israel menjadi hegemoni di kawasan, sehingga menguburkan isu Palestina dan memaksa negara-negara Arab untuk menormalisasi hubungan dengan Israel melalui Perjanjian Abraham. Dengan demikian, harapan Trump untuk tidak lagi campur tangan dalam urusan Timur Tengah yang merusak ekonomi dan politik AS dapat tercapai.
Perang Irrasional
Iran terkenal sebagai negara yang ahli dalam negosiasi (tough negotiator). Namun apakah dia mampu membawa Trump menuju perdamaian menyeluruh? Ada beberapa faktor yang memungkinkan hal tersebut terjadi. Pertama, posisi politik Trump di kawasan lemah. Tidak ada satupun negara di kawasan yang bersedia mendukung serangan AS terhadap Iran. Dampaknya sangat tidak terduga. Mereka tidak hanya menghadapi serangan balasan dari Iran, tetapi juga keterlibatan proksi Iran seperti Kataib Hezbollah (Irak), Houthi (Yaman), dan Hizbullah (Lebanon). Pada tahun 2019, Houthi berhasil merusak instalasi minyak Arab Saudi, Aramco.
Selama konflik Hamas-Israel, Houthi juga mengganggu aktivitas perdagangan laut di Laut Merah dengan menyerang kapal-kapal pengangkut yang berkaitan dengan Israel. Dalam perang bulan April 2024 dan Juni 2025, ratusan rudal Iran berhasil melewati sistem pertahanan udara Israel yang terdiri dari beberapa lapis. Rudal Iran juga berhasil merusak pangkalan militer Amerika Serikat di Irak (2020) serta di Qatar (2025).
Kedua, meskipun militer AS merupakan yang paling kuat di dunia, Amerika Serikat tidak akan mampu memenangkan perang melawan Iran. Target serangan AS terhadap Iran mungkin berhasil, tetapi kemungkinan besar tidak akan menghasilkan pergantian pemerintahan karena tidak ada kelompok oposisi yang kuat dan dapat dipercaya. Sebaliknya, serangan AS justru akan mempersatukan rakyat Iran.
Ketiga, kemenangan yang cepat tidak dapat diraih. Meskipun demikian, perang yang berlangsung lama akan mengganggu perekonomian global. Kenaikan harga minyak dunia yang diiringi inflasi tinggi tidak hanya merugikan ekonomi Amerika Serikat, tetapi juga keamanan, ekonomi, dan masa depan sekutu-sekutunya di kawasan tersebut.
Dalam konteks politik dalam negeri Amerika Serikat, perang yang berkepanjangan dapat mengurangi dukungan Partai Republik dalam pemilu tengah tahun ini. Belum lagi kebijakan tarif Trump yang merugikan masyarakat AS karena harus membeli barang dengan harga lebih tinggi.
Empat, Iran memang tidak mampu bersaing secara militer dengan Amerika Serikat. Namun, kemenangan dalam perang tidak hanya ditentukan oleh keunggulan militer suatu negara, tetapi juga melibatkan aspek psikologis, budaya, sejarah, catatan masa lalu, serta tujuan perang. Ketika martabatnya terluka dan eksistensinya diancam, sebuah bangsa akan berjuang dengan seluruh kemampuan yang dimilikinya.
Jika pemerintahan para mullah runtuh, pemerintah pengganti tidak akan memiliki kredibilitas. Secara kebetulan, Amerika Serikat meninggalkan warisan yang buruk di Iran. Pada tahun 1953, lembaga intelijen Amerika Serikat (CIA) dan Inggris (M16) menggulingkan pemerintahan Mohammad Mossadeq yang terpilih secara demokratis serta mengembalikan Shah Iran ke tahtanya karena Mossadeq melakukan nasionalisasi minyak Iran.
Mengenali bahwa kudeta AS-Inggris tidak disukai, pada tahun 1974 Raja Iran melakukan nasionalisasi sektor minyak negara. Namun, terlalu lambat. Pada tahun 1979 ia digulingkan oleh revolusi.
Dalam konteks ini, dari sudut pandang perhitungan politik Amerika Serikat, perang melawan Iran terlihat tidak rasional. Terlebih lagi dengan alasan menyelamatkan nyawa rakyat Iran. Mengapa Trump tidak lebih mengutamakan penyelamatan rakyat Palestina yang sedang mengalami pembunuhan massal? Sekurang-kurangnya 72 ribu penduduk Gaza tewas dan 172 ribu lainnya luka akibat bom-bom yang disuplai oleh Amerika Serikat.
Cukup, berhenti bersikap hipokrit di tengah hari. Pasalnya, puluhan imigran di Amerika Serikat juga tewas akibat tindakan Immigration and Custom Enforcement (ICE) tanpa ada rasa bersalah dari Trump.
Oleh karena itu, pembicaraan di Jenewa merupakan kesempatan untuk menghindari perang yang merugikan seluruh dunia. Setelah diskusi tersebut, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyampaikan pemahaman terhadap prinsip-prinsip pedoman kesepakatan (pemahaman mengenai prinsip-prinsip panduan dalam sebuah kesepakatan) telah tercapai. Selain kemauan untuk menurunkan tingkat pemurnian uranium hingga ke tingkat yang diperbolehkan oleh Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) yang diakui oleh Iran, Iran juga bersedia menjual energinya kepada Amerika Serikat, kerja sama antara Iran dan AS dalam sektor gas, minyak, dan mineral, atau bahkan membeli pesawat dari Amerika Serikat.
Namun, sebagai imbalan, Iran meminta penghapusan seluruh sanksi yang diberlakukan Amerika Serikat. Tawaran Iran ini tergolong menarik, dianggap sebagai kompromi besar yang memungkinkan Trump mengambil keputusan untuk menarik kembali semua pasukan militer AS di Laut Arab. Perundingan yang berakhir secara cepat, hanya berlangsung tiga jam untuk isu-isu yang kompleks dan sensitif, mungkin bisa kita artikan bahwa jarak antara posisi Iran dan AS masih sangat jauh, meskipun Araghchi menyatakan bahwa perundingan berjalan dalam suasana yang konstruktif.
Namun, Netanyahu tidak akan menyetujuinya kecuali program nuklir Iran dihentikan sepenuhnya, rudal balistiknya dibatasi, serta kesediaannya untuk mundur dari kepemimpinannya dalam jaringan proksinya di negara-negara Arab.
Menanggapi hasil negosiasi tersebut, Trump mengakui Iran sebagai pihak yang ahli dalam berunding. Ini menunjukkan bahwa tawaran Iran cukup menarik tetapi belum memadai.
Jika dalam negosiasi berikutnya – asalkan negosiasi benar-benar terjadi – Iran mungkin bisa memberikan penyesuaian tambahan berupa kemauannya untuk mengurangi atau bahkan memutus hubungannya dengan aliansi-aliansinya, posisi Iran semakin kuat di mata negara-negara Arab. Di sisi lain, posisi Amerika Serikat dan Israel semakin melemah. Jika tawaran Iran ditolak oleh AS, perang tidak akan bisa dihindari, dan dunia harus bersiap menghadapi krisis ekonomi yang serius, yang berpotensi berkembang menjadi krisis politik. Indonesia harus siap menghadapi dampak negatif dari situasi ini.
