Isi Artikel
Penulis: Murali Krishnan/DW Indonesia
NEW DELHI, – Hubungan diplomatik antara India dan Bangladesh mencapai titik nadir usai Dhaka menangguhkan layanan visa dan konsuler di kantor perwakilannya di New Delhi dan Agartala pada 22 Desember 2025. Keputusan itu diambil menyusul adanya protes di luar fasilitas tersebut.
India sebaliknya juga menangguhkan layanan visa di pusat aplikasi visa Chittagong di Bangladesh menyusul protes keras yang dipicu oleh kematian aktivis terkemuka Bangladesh, Sharif Osman Hadi.
Hadi (32) adalah pengkritik keras India dan tokoh penting dalam pemberontakan 2024 yang mengakhiri 15 tahun kekuasaan otoriter mantan Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina.
Dia meninggal dunia pada 18 Desember di rumah sakit Singapura, setelah seminggu sebelumnya ditembak di kepala oleh seorang pria bertopeng yang mengendarai sepeda motor di Ibu Kota Dhaka.
Pemimpin sementara Bangladesh, Muhammad Yunus, menyebut penembakan itu sebagai serangan terencana yang dilakukan oleh jaringan kuat dengan tujuan menggagalkan pemilu yang dijadwalkan pada Februari 2026.
Utusan dipanggil dalam aksi balasan
Ketegangan antara India dan Bangladesh meningkat setelah pembunuhan Dipu Chandra Das, seorang pria berusia 25 tahun yang dibakar hidup-hidup di depan umum di distrik Mymensingh, Bangladesh, atas tuduhan menghina agama.
Beberapa wilayah di India, termasuk Kolkata dan Hyderabad, dilanda protes oleh kelompok agama terkemuka yang menuntut keadilan bagi Das.
Banyak yang membawa poster dan spanduk dengan slogan seperti “India tidak akan menolerir penyiksaan terhadap umat Hindu di Bangladesh.”
New Delhi dan Dhaka memanggil utusan masing-masing minggu ini, dalam aksi balasan untuk menyatakan keprihatinan atas situasi yang telah meningkat menjadi penangguhan layanan visa timbal balik, dan meningkatnya ketegangan terkait keselamatan minoritas dan keamanan diplomatik
Penangguhan visa ini berdampak pada puluhan ribu warga Bangladesh yang secara berkala melakukan perawatan medis di India. Sebabnya konflik teranyar dipandang ikut menciptakan dimensi kemanusiaan.
India dengan tegas menolak upaya Bangladesh untuk menyamakan protes di fasilitasnya di Dhaka dengan protes di luar misi Bangladesh di India.
“India terus memantau situasi yang berkembang di Bangladesh. Pejabat kami tetap berhubungan dengan pihak berwenang Bangladesh dan telah menyampaikan keprihatinan kuat kami atas serangan terhadap minoritas. Kami juga mendesak agar pelaku pembunuhan barbar terhadap Das dibawa ke pengadilan,” kata Randhir Jaiswal, juru bicara Kementerian Luar Negeri India.
Penangguhan visa ini merupakan dampak paling nyata bagi warga biasa sejak ketegangan meningkat. India sebelumnya mengeluarkan sekitar 1.500 visa per hari untuk warga Bangladesh, dengan prioritas pada visa medis dan darurat.
Seluruh alur pasien terdampak, terutama bagi mereka yang membutuhkan visa baru, janji tindak lanjut, dan perawatan darurat.
Namun, ini bukan kali pertama hal semacam ini terjadi. Setelah kerusuhan politik dan penggulingan Hasina pada Agustus tahun lalu, pusat visa India di seluruh negara ditutup tanpa batas waktu karena alasan keamanan.
“Ketergantungan kompleks’
Para ahli dan mantan diplomat menekankan bahwa kerusakan diplomatik antara kedua negara tetangga bersifat serius, mengingat ketegangan yang baru-baru ini terjadi.
“Penangguhan visa bersifat ad hoc, bukan permanen,” kata Sanjay Bhardwaj, profesor studi Asia Selatan di Jawaharlal Nehru University, Delhi, kepada DW, menekankan bahwa ini “lebih merupakan langkah taktis daripada perpecahan strategis.”
“India menutup kantor visa Chittagong setelah retorika anti-India yang meningkat mengancam keselamatan staf. Penangguhan operasi visa oleh Bangladesh murni balasan, dirancang untuk menyenangkan konstituen domestik,” katanya.
Bhardwaj mengatakan bahwa India dan Bangladesh memiliki ketergantungan kompleks.
“Bangladesh tidak dapat berfungsi tanpa kerja sama India, baik dalam perdagangan, transit, maupun konektivitas,” tambahnya.
“Perselisihan visa ini, meski mengganggu warga biasa, tidak otomatis merusak hubungan bilateral atau perdagangan yang lebih luas. Kedua pihak memahami taruhannya. Penangguhan ini merugikan orang-orang, bukan fondasi struktural hubungan.”
Perjalanan medis terdampak
Titik panas terbaru ini muncul setelah lebih dari setahun hubungan yang merenggang, yang memburuk tajam sejak penggulingan Sheikh Hasina.
India semakin khawatir tentang keselamatan umat Hindu dan minoritas lainnya di Bangladesh, sedangkan Dhaka menolak apa yang dianggapnya campur tangan dalam urusan internal.
“Penangguhan visa India adalah langkah keamanan sementara menanggapi ancaman nyata dan kredibel terhadap misi dan pusat visa kami. Layanan telah dilanjutkan di semua tempat kecuali Chittagong, di mana ancaman masih nyata,” kata Pinak Ranjan Chakravarty, mantan komisaris tinggi India untuk Bangladesh, kepada DW.
Chakravarty juga meyakini bahwa respons Bangladesh hanyalah balasan. “Mereka menciptakan kesetaraan palsu untuk mengeklaim bahwa misi mereka di India menghadapi bahaya serupa. Ini narasi yang dibuat-buat untuk konsumsi domestik, bukan berdasarkan kekhawatiran keamanan yang sebanding,” katanya.
“Ya, memanggil komisaris tinggi adalah protokol diplomatik standar untuk menyampaikan keprihatinan, tapi ada perbedaan antara ancaman keamanan yang sah dan pencitraan politik,” tambah Chakravarty.
Sreeradha Datta, ahli Bangladesh di Jindal School of International Affairs, mengatakan bahwa krisis saat ini akan mereda dalam beberapa hari, tetapi hubungan normal India-Bangladesh tidak akan pulih sampai pemerintah terpilih berkuasa di Dhaka.
“Elemen-elemen pinggiran telah membajak narasi politik, ini tidak mencerminkan sentimen mayoritas warga Bangladesh,” kata Datta kepada DW.
“Pemerintah sementara harus membuktikan bahwa mereka dapat mengendalikan kekerasan internal. Apa yang terjadi dengan surat kabar Prothom Alo dan Daily Star menunjukkan baik ketidakmampuan besar atau niat buruk, dan pihak berwenang menunjukkan sedikit minat untuk memperbaiki hubungan dengan India,” tambah Datta.
Pada 18 Desember 2025, massa merusak, menjarah, dan membakar kantor-kantor surat kabar tersebut di tengah kerusuhan menyusul pembunuhan pemimpin muda Hadi.
“Situasi kebuntuan jelas. Pemerintahan sementara Bangladesh kurang sah dan kemauan politik, sedangkan India menunggu mitra yang kredibel. Kecuali Dhaka menunjukkan niat tulus untuk menormalkan hubungan, New Delhi tidak akan mundur,” kata Datta.
Artikel ini pernah dimuat di DW Indonesia dengan judul Ketegangan Meningkat, Hubungan India-Bangladesh Kritis.
