Gubernur Sumbar Akui Terima Bantuan Asing dari Palestina, Turki, dan Malaysia

Bantuan Asing untuk Penanganan Bencana di Sumatra

Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Mahyeldi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima bantuan dari negara asing terkait penanganan bencana banjir bandang atau galodo. Meskipun pemerintah pusat belum menerima bantuan asing untuk wilayah Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumbar, Gubernur Mahyeldi menyatakan bahwa Sumbar sudah menerima dukungan dari beberapa negara.

Bantuan tersebut datang dari Palestina, Turki, dan Malaysia. Mahyeldi menjelaskan bahwa bantuan dari Palestina diberikan melalui kantor perwakilan mereka yang berada di Inggris. “Ada bantuan dari Palestina, dari Gaza yang kantornya di Inggris, ada juga dari Turki, bahkan mereka datang langsung memberikan,” katanya di Padang, Jumat (12/12/2025).

Menurut Mahyeldi, relawan dari negara-negara tersebut datang langsung ke Padang untuk memberikan bantuan, namun hanya sebatas mengantar dan tidak ikut bekerja di lapangan. “Bantuan macam-macam, ada kebutuhan tidur, kasur, pakaian, dan makanan,” ujarnya.

Selain dari Palestina dan Turki, bantuan juga datang dari Malaysia. Mahyeldi menegaskan bahwa pihaknya terbuka terhadap bantuan asing. “Sebetulnya apakah membuka, kita tidak menghalangi,” katanya.

Peran Perantau Minang dalam Bantuan Korban Bencana

Mahyeldi juga menyebutkan bahwa banyak perantau Minang di berbagai daerah ikut berpartisipasi membantu korban bencana. Mereka merasa perlu membantu saudara-saudaranya di kampung halaman. Hal ini menunjukkan adanya solidaritas dari masyarakat Indonesia yang tinggal di luar daerah.

Penjelasan Istana Soal Bantuan Asing

Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Timothy Ivan Triyono, memberikan klarifikasi bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak pernah menyatakan menolak bantuan asing untuk korban bencana banjir dan longsor di tiga wilayah Sumatra, yakni Aceh, Sumut, dan Sumbar.

Tawaran bantuan dari berbagai negara sahabat, mulai dari tim medis, personel penyelamat, logistik, hingga dukungan teknologi, sebelumnya siap diluncurkan. Namun, pemerintah Indonesia menolaknya karena merasa masih sanggup menangani bencana secara mandiri.

Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono, menyatakan bahwa Indonesia masih mampu melakukan penanganan bencana Sumatra secara mandiri sehingga bantuan dari negara asing masih belum diperlukan. Begitu pun dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, yang menyatakan bahwa Indonesia masih sanggup mengatasi bencana di Sumatra dan memiliki stok pangan yang cukup bagi para korban.

Keputusan Pemerintah yang Menuai Kritik

Meskipun demikian, keputusan pemerintah itu menuai kritik dan menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat. Banyak yang mendesak pemerintah segera membuka jalan untuk bantuan asing masuk agar mempercepat proses penanganan bencana.

Timothy Ivan Triyono menjelaskan bahwa pemerintah tidak bermaksud menolak bantuan asing. “Pak Presiden tidak pernah menyampaikan bahwa ‘oh kita tidak usah terima bantuan asing karena kita ego atau kita pride’, itu tidak. Ini lebih kepada pemerintah yakin bahwa kita ini masih mampu (tangani bencana Sumatra),” tegasnya.

Penambahan Anggaran untuk Daerah Terdampak

Timothy mengakui bahwa sejumlah pemerintah daerah sempat menyatakan anggaran mereka sudah habis. Namun, pemerintah telah mengatasi hal tersebut dengan menambah anggaran untuk pemerintah daerah, kabupaten, kota, hingga provinsi.

“Pak Mendagri (Tito Karnavian) pada waktu rapat terbatas (di Aceh) menyampaikan usulan tambahan anggaran Rp2 miliar per kabupaten kota dan juga untuk provinsi juga ditambahkan, lalu Pak Presiden sudah memutuskan bahwa untuk kabupaten kota itu diberi tambahan Rp4 miliar masing-masing daerah begitu,” papar Timothy.

“Untuk provinsi diberi tambahan Rp20 miliar tiap provinsi. Itu gunanya apa? Supaya pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten kota bisa melakukan percepatan penanganan korban begitu,” tambahnya.

Kesiapan Pemerintah dalam Menghadapi Bencana

Timothy menegaskan bahwa pemerintah Indonesia sangat menghargai dan mengapresiasi dukungan dari internasional, baik yang menyampaikan keprihatinan maupun menawarkan bantuan. “Tetapi balik lagi pemerintah masih merasa bahwa kita masih sanggup dan kita terus berupaya, Pak Presiden juga terus berkomitmen melakukan percepatan ya,” tegasnya.

Ia juga menyebutkan bahwa Indonesia memiliki pahlawan-pahlawan di lapangan, seperti TNI, Polri, BNPB, Basarnas, serta pahlawan kesehatan dan kelistrikan. “Kita ini punya pahlawan-pahlawan di lapangan, kita punya TNI, Poli, kita punya BNPB, kita punya Basarnas, kita juga punya pahlawan kesehatan, kita juga punya pahlawan kelistrikan,” tambahnya.

Kapan Bantuan Asing akan Diterima?

Timothy menjelaskan bahwa Indonesia baru akan menerima bantuan asing jika ada kebutuhan mendesak dan pemerintah tidak memiliki kapasitas untuk mengatasinya karena keterbatasan yang ada.

“Indikator butuh bantuan asing itu seandainya nanti ada kebutuhan yang mendesak dan tidak mampu lagi ditangani oleh kita gitu loh,” ucapnya.

Bantuan tersebut, kata Timothy, tidak hanya soal anggaran saja, tetapi juga bisa karena faktor kebutuhan lain. “Misalkan ada nanti suatu saat ada kebutuhan layanan dokter spesialis yang mungkin di Indonesia belum ada, ya kita tentu butuh bantuan asing gitu.”

“Atau ada alat berat yang kita tidak punya teknologinya, ya tentu kita butuh bantuan asing gitu, mau enggak mau kan gitu, tapi kan itu ada dalam kondisi di mana kita tidak punya teknologinya, kita tidak punya sumber daya manusianya,” jelasnya.