Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengakui bahwa ia tidak mengetahui tentang surat permintaan bantuan dari Pemerintah Provinsi.Acehyang dikirim ke dua lembaga PBB (PBB), yaitu United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (Unicef). Muzakir justru menyatakan bahwa surat permohonan bantuan penanganan bencana dikirimkan ke organisasi masyarakat sipil atau LSM.
“Saya tidak mengetahui apa-apa, sebenarnya salah, bukan ke PBB, melainkan kepada LSM yang berada di Aceh,” ujar Mualem, panggilan Muzakir di Banda Aceh, pada Selasa, 16 Desember 2025, sebagaimana dilaporkan dariAntara setelah menerima bantuan dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Kepala Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, selanjutnya menjelaskan lebih rinci mengenai pernyataan Muzakir. Menurutnya, terjadi kesalahpahaman terkait pengiriman surat tersebut. Ia menyatakan bahwa Gubernur Aceh tidak mengirim surat langsung ke PBB, tetapi mengirimkan surat kepada UNDP dan Unicef yang telah beroperasi di Indonesia.
UNDP merupakan lembaga yang berorientasi pada pembangunan negara, termasuk dalam upaya mengatasi kemiskinan dan memperkecil kesenjangan. Sementara itu, Unicef fokus pada kesejahteraan anak-anak. Muhammad menyebut bahwa kedua organisasi tersebut memiliki berbagai program di Aceh, sehingga dinilai mampu membantu mengatasi dampak bencana di daerah tersebut.
Muhammad menekankan bahwa kedua lembaga tersebut merupakan mitra pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, ia menjelaskan bahwa Gubernur Aceh tidak melanggar Presiden Prabowo Subianto dengan mengirimkan surat langsung ke PBB.
Ia mengatakan, Tim Komunikasi Presiden juga telah meminta penjelasan dari Pemerintah Provinsi Aceh terkait hal tersebut. Muhammad mengakui bahwa tindakan Pemprov Aceh kini dapat dipahami oleh pemerintah pusat.
“Ada kesalahpahaman, itu berlaku untuk lembaga yang ada di Indonesia, bukan untuk PBB. Namun yang terbentuk seolah-olah Gubernur mengirim surat ke PBB, padahal lembaga tersebut sudah ada,” ujar Muhammad.
Ia menjelaskan, alasan Pemerintah Provinsi Aceh mengirim surat kepada UNDP dan Unicef adalah karena kedua organisasi tersebut dianggap memiliki perhatian khusus dalam penanganan bencana. Terutama dengan pengalaman kedua lembaga tersebut yang turut serta membantu penanganan tsunami tahun 2004 lalu, pemerintah daerah berharap mendapatkan dukungan untuk saat ini.
“Kami berharap mereka tetap memiliki program, khususnya terkait pemulihan pasca-bencana agar dapat berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia,” kata Muhammad.
Penanganan banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat memasuki pekan ketiga. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan bahwa jumlah korban meninggal dalam bencana itu mencapai 1.050 jiwa pada Selasa malam, 16 Desember 2025.
Kemungkinan jumlah korban jiwa akan meningkat karena masih ada 200 orang yang dilaporkan hilang. Sementara itu, jumlah korban jiwa terbanyak berada di Provinsi Aceh. Sebanyak 449 orang tewas akibat banjir yang melanda wilayah paling utara negara ini. Lebih dari 4.000 orang di Aceh mengalami luka-luka akibat bencana alam tersebut.
BNPB juga mencatat 360 korban jiwa di Sumatera Utara serta lebih dari 2.300 orang cedera. Sementara itu, di Sumatera Barat, tercatat 244 korban meninggal dan 382 orang mengalami luka-luka.
