, BANDUNG – Di tengah laju perubahan pendidikan nasional yang semakin cepat, Dewan Pengurus Pusat Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan atau DPP Forum PLKP menutup agenda kerja tahun 2025 dengan langkah strategis yang terukur.
Penutup tahun tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi dan Evaluasi Nasional yang digelar secara virtual dan menjadi ruang perumusan arah baru organisasi.
Forum PLKP memanfaatkan momentum ini bukan sekadar untuk meninjau capaian, tetapi juga menata strategi besar dalam mengawal penerapan Permendikdasmen Nomor 24 Tahun 2025 sebagai tonggak penting pendidikan vokasi.
Rapat koordinasi ini mempertemukan berbagai aktor kunci dalam ekosistem vokasi nasional.
Direktur Kursus dan Pelatihan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Yaya Sutarya, hadir secara daring dan memberikan legitimasi kuat atas agenda yang dibahas.
Turut mendampingi, Dewan Penasehat DPP Forum PLKP Yusuf Muhyiddin, jajaran Dewan Pendiri, pengurus pusat, serta para Ketua Dewan Pengurus Daerah dari 33 provinsi. Kehadiran lengkap tersebut menjadikan forum ini sebagai ajang konsolidasi nasional yang menyatukan perspektif pusat dan daerah.
Ketua Umum DPP Forum PLKP, Zoelkifli M Adam, membuka rapat dengan paparan yang menekankan makna strategis tahun 2025 bagi organisasi.
Ia menyebut periode tersebut sebagai fase pembangunan jembatan antara kebijakan nasional dan kebutuhan nyata di lapangan. Forum PLKP, menurutnya, telah berada pada posisi yang tepat dalam menjahit visi pemerintah pusat dengan dinamika pengelolaan lembaga kursus di daerah.
“Keberhasilan program kerja sepanjang tahun 2025 bukanlah pencapaian personal, melainkan manifestasi dari sinergi kolektif yang solid. Forum PLKP kini telah memposisikan diri sebagai mitra strategis pemerintah yang Solid,” ujar Zoelkifli.
Ia menambahkan bahwa Forum PLKP memikul tanggung jawab moral agar setiap kebijakan nasional dapat diterjemahkan secara operasional oleh pengelola kursus hingga tingkat akar rumput.
“Kita tidak hanya sedang mengelola lembaga pendidikan; kita sedang membangun kedaulatan ekonomi bangsa melalui penguatan kompetensi sumber daya manusia,” tegasnya.
Legitimasi Negara dan Kepastian Regulasi
Fokus pembahasan rapat ini mengarah pada terbitnya Permendikdasmen Nomor 24 Tahun 2025 tentang Lembaga Kursus. Regulasi tersebut dinilai sebagai penegas peran strategis LKP dan menghadirkan kepastian hukum yang telah lama dinantikan pelaku pendidikan non-formal.
Yaya Sutarya menekankan bahwa aturan ini menandai perubahan posisi LKP dari pelengkap menjadi bagian utama dalam sistem penyiapan tenaga kerja siap pakai.
Penerapan regulasi tersebut diharapkan mampu mempersempit kesenjangan mutu pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah. Standarisasi yang diatur di dalamnya menjadi pedoman bagi LKP di seluruh Indonesia agar bergerak menuju kualitas yang sejajar.
Langkah ini dipandang sebagai wujud kehadiran negara dalam membangun pendidikan yang inklusif, merata, dan memiliki daya saing global.
Sesi diskusi panel yang dipandu oleh Wakil Ketua Umum DPP Forum PLKP, Arpinus Koto, berlangsung dengan dinamika tinggi. Tiga pemikir utama dari jajaran Dewan Pengurus memaparkan pandangan strategis yang saling melengkapi mengenai arah organisasi ke depan.
Dewan Penasehat DPP Forum PLKP, Yusuf Muhyiddin, menekankan pentingnya menyelaraskan langkah LKP dengan Peta Jalan Indonesia Emas 2045. Ia mengingatkan bahwa perubahan kurikulum dan transformasi digital merupakan keniscayaan.
LKP dituntut peka terhadap tren pasar global agar lulusan tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga memiliki kelincahan dalam menghadapi perubahan industri.
Ketua Bidang OKK DPP Forum PLKP, Edi Swaras, menggarisbawahi bahwa kekuatan utama organisasi terletak pada soliditas struktur dari pusat hingga daerah.
Bidang OKK ke depan memprioritaskan peningkatan kapasitas manajerial pengurus DPD. Dengan struktur yang tangguh, LKP di daerah diharapkan memperoleh pendampingan yang memadai dalam menjawab tantangan administratif dan operasional.
Hasil evaluasi nasional mencatat kinerja program kerja 2025 yang melampaui ekspektasi. Berbagai inisiatif Forum PLKP dinilai mampu menjangkau wilayah dengan keterbatasan geografis.
Melalui harmonisasi pusat dan daerah, pengelola kursus di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar mulai memperoleh akses peningkatan kapasitas yang setara dengan wilayah perkotaan.
Kolaborasi lintas sektor yang dibangun DPP Forum PLKP juga membuka peluang baru. Kerja sama pembiayaan, penguatan sarana prasarana, hingga penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri lokal dan nasional menjadi bagian dari hasil nyata upaya tersebut.
Berakhirnya Rapat Koordinasi dan Evaluasi Nasional menandai dimulainya babak baru bagi DPP Forum PLKP pada 2026. Organisasi ini menegaskan posisinya sebagai pendukung utama program Direktorat Vokasi. Fokus ke depan diarahkan pada penguatan kursus dan pelatihan sebagai solusi konkret untuk pengurangan pengangguran serta percepatan peningkatan keterampilan nasional.
Forum PLKP meyakini bahwa sinergi yang kuat dan kepatuhan terhadap standar regulasi baru akan menjadikan pendidikan non-formal sebagai penggerak ekonomi kreatif dan industri nasional. Dengan mengusung semangat “Kursus Hebat, Indonesia Kuat”, DPP Forum PLKP menyatakan kesiapan mengawal lahirnya sumber daya manusia Indonesia yang unggul, kompetitif, dan bermartabat di tingkat global.
Dewan Pengurus Pusat Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan merupakan organisasi profesi yang menaungi ribuan pengelola lembaga kursus di berbagai daerah Indonesia. Sebagai mitra strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Forum PLKP berkomitmen meningkatkan mutu pendidikan non-formal dan vokasi. Upaya tersebut diarahkan untuk mencetak tenaga kerja terampil yang adaptif terhadap tantangan zaman.
