Isi Artikel
Oleh: Muntasir Ramli*)
Bupati Aceh Utara H. Ismail A Jalil, MM (Ayah Wa) telah memperpanjang kembali penanganan tanggap darurat bencana hidrometeorologi banjir dan longsor hingga 7 hari ke depan, terhitung dari tanggal 23 hingga 29 Desember 2025.
Keputusan tersebut diambil setelah digelarnya rapat evaluasi penanganan bencana banjir dan longsor bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh Utara, dihadiri oleh unsur pemerintah pusat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (Kompas, 22/12/2025)
Ayah Wa menjelaskan, perpanjangan tanggap darurat bencana didasarkan pada hasil keputusan rapat bersama Forkopimda serta hasil dari observasi perkembangan di lapangan dan kajian terbaru dari Pusat Informasi Posko Bencana Banjir dan Longsor Aceh Utara, 23 Desember 2025 ikut memperkuat keputusan rekomendasi tersebut.
Hidrometeorologi dan Tanggap Darurat Bencana
Dikutip dari Wikipedia, Hidrometeorologi adalah cabang ilmu yang mempelajari interaksi antara atmosfer (meteorologi) dan air (hidrologi), fokus pada fenomena cuaca ekstrem seperti hujan lebat, angin kencang, kekeringan, dan dampaknya terhadap air serta lingkungan, yang seringkali berujung pada bencana hidrometeorologi banjir, longsor, dll.) akibat perubahan iklim dan aktivitas manusia.
Sementara tanggap darurat bencana adalah serangkaian tindakan cepat yang dilakukan saat terjadi bencana untuk menangani dampak buruk, meliputi penyelamatan korban, evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, sandang dan tempat tinggal).
Perlindungan pengungsi, pemulihan prasarana dan sarana agar korban yang selamat diharapkan penderitaan semakin berkurang, kerusakan bisa diminimalisir.
Upaya Mitigasi
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam upaya mitigasi bencana hidrometeorologi banjir dan longsor telah menginstruksikan camat, BPBD beserta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan agar siaga di lokasi masing-masing, bekerja lebih cepat, terkoordinasi, fokus kepada evakuasi, penyelamatan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor. (Serambinews, 22/11/2025).
Berdasarkan Data sementara dari Pusat Informasi Posko Utama Bencana Banjir Aceh Utara yang disajikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Informasi, Komunikasi dan Persandian (Kominfosa) Aceh Utara. Sabtu, 27 Desember 2025 Pukul 17.00 WIB.
Dilaporkan bahwa wilayah Aceh Utara, terdiri dari 27 Kecamatan dan 852 Desa, hampir 90 persen wilayahnya terendam banjir dan longsor.
Sebanyak 433.064 jiwa atau 124.549 Kepala Keluarga (KK) ikut terdampak bencana banjir dan longsor.
Kondisi tersebut menyebabkan 67.876 jiwa atau 19.047 Kepala Keluarga (KK) ikut mengungsi dan 213 jiwa meninggal serta 6 (enam) orang masih dinyatakan hilang dan sebanyak 2.127 jiwa luka-luka serta kelompok rentan yang ikut terdampak banjir dan longsor terdiri dari ibu hamil 1.433 jiwa, balita 9.525 jiwa, lansia 6.895 jiwa, disabilitas 513 jiwa dan berada di 210 titik lokasi pengungsian.
Kebutuhan Pengungsi
Kebutuhan sangat mendesak dan sangat dibutuhkan oleh pengungsi dalam upaya penanganan darurat bencana banjir dan longsor saat ini berupa, bahan makanan, lampu emergency, panel surya, tenda pengungsian dan tenda darurat sekolah.
Kemudian BBM untuk operasional alat berat dan pengangkutan istribusi logistik dan air bersih, gas elpiji, sumur bor, air minum, MCK, Matras dan bak sampah.
Peralatan dapur, tandon, kelambu, pakaian pria dan wanita serta Anak-anak, susu bayi, popok bayi, Obat-obatan, selimut, Pampers, pembalut wanita, kain sarung, genset, sajadah dan mukena.
Kerusakan infrastruktur
Dampak kerusakan, rumah terendam 72.331 unit, hilang 3.506 unit, rusak berat 6.236 unit, sedang 16.325 dan ringan 20.280 unit. Begitu pula kerusakan infrastruktur, seperti jalan 432 ruas, jembatan 67 unit, Irigasi 21 DI dan 8 DIT dan kerusakan tanggul sungai 78 titik serta fasilitas kesehatan, Puskesmas dan Pustu sebanyak 98 unit.
Kemudian kerusakan sekolah 383 unit, 1.081 Alat Peraga Pendidikan, 1.812 Set mobiler, alat TIK 1.861 unit dan Buku 27.602 examplar dari TK, SD dan SMP dan 13 unit perkantoran, 259 masjid, 211 unit pesantren (dayah), Perindakop, Usaha Kecil Menengah (IKM) 2.000 unit, UMKM 14.648 unit serta Kios / Pasar Pemerintah Daerah (Pemda) 224 unit.
Melihat kerusakan yang sangat dahsyat akibat bencana banjir dan longsor, Bupati Aceh Utara telah mengeluarkan instruksi mendesak sebagai berikut.
Pertama, mempercepat distribusi logistik korban bencana banjir melalui satu pintu dan satu data agar distribusi logistik terkoordinir dengan baik dan bantuan logistik tepat sasaran serta merata.
Kedua, Pengiriman logistik dari posko utama ke kantor camat dan selanjutnya disalurkan melalui dapur umum ke tempat pengungsian melalui Geuchik (Kepala Desa) di masing-masing gampong agar menjangkau warga yang tinggal di tempat pengungsian, rumah warga dan pelosok gampong yang masih terisolasi akibat belum terjangkau melalui jalur darat.
Ketiga, memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak bencana dengan mengoptimalkan dan melakukan pemulihan Rumah sakit, Puskesmas dan Puskesmas pembantu di Gampong dan pelayanan kesehatan di lokasi pengungsian bekerjasama dengan tenaga kesehatan dari Provinsi dan Pusat serta para relawan, mengingat lebih dari 97 unit fasilitas kesehatan rusak ringan dan berat
Keempat, mempersiapkan kembali proses belajar dan mengajar sebaik mungkin agar anak-anak korban bencana pada awal tahun dengan menggunakan tempat alternatif dan ketersediaan perlengkapan.
Seperti, pakaian, sepatu, tas, alat tulis, buku dan perlengkapan lainnya agar kegiatan belajar berjalan dengan baik, mengingat 383 Sekolah baik TK, SD dan SMP rusak ringan dan berat.
Kelima, Kepala OPD untuk menjalankan tugas dan fungsi secara terfokus dalam kegiatan penanganan tanggap darurat bencana banjir dan longsor agar segera mengambil berbagai langkah pemulihan serta berkoordinasi secara terus menerus dengan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat serta para relawan agar upaya penanganan bencana banjir lebih optimal.
Melihat dampak kerusakan bencana hidrometeorologi banjir dan longsor yang sangat dahsyat, selain kehilangan nyawa penduduk, kerusakan infrastruktur sangat massif, permukiman penduduk diterjang banjir dan puluhan ribu rumah hilang atau rusak berat dan sedang.
Hilangnya sumber mata pencaharian dan pendapatan utama penduduk dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
Seperti, 14.509 hektare sawah dan 10.674 tambak terendam banjir dan tertimbun lumpur, ratusan ribu ternak mati, ribuan tempat usaha IKM, UMKM dan pasar rusak, ribuan Anak-anak terancam putus sekolah serta berpotensi terancam kelaparan dan terjadi krisis kemanusiaan yang berkepanjangan.
Mengantisipasi persoalan yang sangat sistemis dan problematis dibutuhkan rencana aksi dan solusi jangka menengah dan panjang serta penggunaan sumber daya maksimal melalui penetapan status bencana nasional atau pembentukan Badan khusus penanganan bencana hidrometeorologi banjir dan longsor dibawah tanggungjawab langsung Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto agar penanganan lebih cepat, tepat dan komprehensif.
*) PENULIS adalah Juru Bicara Pemerintah Aceh Utara.
Isi artikel dalam rubrik opini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
