PIKIRAN RAKYAT –Senat Profesor Universitas Syiah Kuala (USK) mengharapkan pemerintah pusat mampu memberikan akses serta menjalin koordinasi bantuan kemanusiaan internasional.
Tujuan ini dilakukan sebagai tanggapan terhadap bencana banjir dan longsoran tanah yang melanda Sumatra sejak akhir November 2025. Permintaan tersebut disampaikan melalui surat terbuka yang dikirimkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
Ketua Majelis Profesor USK, Izarul Machdar, mengatakan bahwa tingkat kerusakan dan jumlah korban menunjukkan bahwa situasi telah berubah menjadi krisis kemanusiaan yang memerlukan bantuan internasional.
“Termasuk dalam konteks keterlibatan bantuan kemanusiaan internasional yang masih belum berjalan secara maksimal,” ujar Izarul Machdar dalam salinan surat yang beredar, Selasa 16 Desember 2025.
Izarul menyebutkan, hingga kini jumlah korban jiwa akibat bencana banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mencapai 1.006 orang. Selain itu, ratusan penduduk dilaporkan masih hilang atau mengalami cedera, sementara ratusan ribu orang lainnya terkena dampak langsung dan harus meninggalkan tempat tinggal mereka.
“Jumlah pengungsi dan penduduk yang terkena dampak mencapai ratusan ribu orang, sementara banjir dan tanah longsor telah merusak atau menghancurkan puluhan ribu rumah warga, fasilitas umum, serta infrastruktur dasar lainnya,” kata Izarul.
Di Aceh, kerusakan infrastruktur dianggap sangat berat. Ia mencatat setidaknya 332 titik jembatan rusak, ribuan bangunan pendidikan, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, serta fasilitas umum lainnya juga terkena dampak. Kondisi ini menyebabkan terganggunya akses transportasi dan komunikasi di berbagai daerah.
“Jaringan telekomunikasi mengalami gangguan berat dengan layanan telepon seluler yang belum berjalan baik dan akses internet yang sangat terbatas, sehingga koordinasi penanganan darurat dan komunikasi darurat menjadi tersendat,” katanya.
Ia menambahkan, pemadaman listrik yang meluas dan berlangsung lama memperparah kondisi tersebut. Selain menghambat penanganan darurat, situasi ini juga mengganggu aktivitas ekonomi lokal serta mengganggu operasional fasilitas kesehatan di daerah yang terkena dampak.
Menurut Izarul, kerusakan infrastruktur penting menyebabkan distribusi bantuan menjadi lebih sulit, khususnya ke wilayah-wilayah terpencil yang sekarang terisolasi karena putusnya jalan dan jembatan.
“Keadaan ini telah berubah menjadi krisis kemanusiaan yang membutuhkan tindakan cepat dan terkoordinasi, termasuk dalam situasi partisipasi bantuan kemanusiaan internasional yang belum berjalan dengan baik,” ujar Izarul.
Pemerintah Aceh sebelumnya telah mengajukan permohonan bantuan dari organisasi internasional, seperti UNDP dan UNICEF, sebagai tanggapan terhadap kebutuhan yang muncul di lapangan. Sementara itu, hingga saat ini pemerintah pusat belum sepenuhnya mengaktifkan mekanisme bantuan internasional dengan alasan negara masih mampu mengatasinya sendiri.
“Tetapi, situasi di lapangan menunjukkan adanya kebutuhan yang sangat besar dan mendesak,” kata Izarul.
Menurutnya, kerusakan pada transportasi, terputusnya jalur distribusi, serta rusaknya infrastruktur dasar telah menyebabkan penundaan dalam aksi kemanusiaan, khususnya dalam pengiriman alat kesehatan, makanan, dan perlindungan ke wilayah yang paling terkena dampak.
Ia menilai, kondisi ini akan semakin memburuk akibat kemungkinan cuaca ekstrem yang masih akan terus berlangsung, sesuai data dari BMKG.
“Maka respons yang cepat dan terorganisir sangat penting untuk menyelamatkan nyawa dan menghindari dampak kesehatan jangka panjang,” katanya. (*)
