Ringkasan Berita:
- Pembangunan kompleks Legislatif–Yudikatif IKN ditarget rampung Desember 2027 dan siap berfungsi penuh sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.
- Wapres Gibran meninjau langsung proyek ini, yang mencakup gedung DPR, MA, MK, dan KY.
- Proyek bernilai Rp20 triliun ini dibiayai APBN, KPBU, dan swasta, serta didukung percepatan infrastruktur untuk menunjang operasional pemerintahan.
– Pembangunan kompleks Legislatif-Yudikatif Ibu Kota Nusantara (IKN) di Sepaku, Kalimantan Timur ditarget rampung 2027.
Dan sesuai Perpres No. 79 tahun 2025, Pemerintah menetapkan IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, selama dua hari, 30-31 Desember 2025 meninjau pembangunan kawasan Legislatif dan Yudikatif di IKN.
Wapres menargetkan pembangunan proyek tersebut rampung pada Desember 2027.
Gibran menjelaskan bahwa pembangunan kompleks Legislatif dan Yudikatif di IKN merupakan bagian dari pengawalan pembangunan pusat kelembagaan negara di ibu kota baru.
“Pembangunan kompleks kawasan Legislatif dan Yudikatif telah dimulai pada awal Desember 2025 dan ditargetkan rampung pada Desember 2027, guna memastikan fungsi kelembagaan negara dapat berjalan efektif dan mendukung proses pengambilan keputusan kenegaraan,” kata Gibran dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis (1/1/2026).
Agenda kunjungan Gibran ke kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN ini dilakukan sejalan dengan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang menargetkan terwujudnya Nusantara sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028.
Sementara itu, Direktur Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Cakra Negara, menjelaskan bahwa kawasan Legislatif dirancang sebagai pusat penyaluran aspirasi rakyat melalui Plaza Demokrasi, ruang terbuka publik yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi secara langsung sebagai bagian dari prinsip kedaulatan rakyat.
“Gedung sidang paripurna di kawasan legislatif memiliki kapasitas 1.500 kursi, disesuaikan dengan kebutuhan ke depan, termasuk potensi penambahan jumlah anggota legislatif,” katanya.
Selain ruang sidang paripurna, kawasan ini juga dilengkapi ruang sidang komisi, ruang sidang kecil, serta fasilitas pendukung lainnya untuk menunjang proses legislasi dan pengambilan keputusan kenegaraan.
Dalam peninjauan tersebut, Wapres Gibran juga melihat rencana pembangunan kawasan Yudikatif yang meliputi Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).
Masing-masing gedung dirancang dengan filosofi khusus, antara lain empat pilar pada MA yang melambangkan empat lingkungan peradilan, sembilan pilar pada MK yang merepresentasikan nilai spiritual dan sinergi para hakim, serta tujuh pilar pada KY yang mencerminkan peran pengawasan hakim agung.
“Kapasitas ruang sidang di kawasan yudikatif ini bervariasi, mulai dari 60 hingga 800 orang,” kata Cakra.
Anggaran Rp20 Triliun
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan realisasi pembangunan fisik untuk kawasan Yudikatif, Legislatif, serta kompleks perkantoran mulai dikerjakan secara serentak pada Desember 2025 ini lewat skema kontrak tahun jamak senilai Rp20 triliun.
“Pada pertengahan tahun pelelangan untuk pembangunan yudikatif dan legislatif telah berhasil dan kontrak multi-tahun untuk periode 2025, 2026, dan 2027 telah ditandatangani,” kata Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, di Samarinda, Kalimantan Timur.
Ia menjelaskan konektivitas di lapangan kini menunjukkan kemajuan, karena jalan penghubung seluruh Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Segmen 1A, 1B, dan 1C hingga akses jalan tol utamanya sudah hampir 100 persen rampung pada akhir tahun ini.
Ketersediaan akses jalan yang memadai tersebut memicu percepatan realisasi fisik investasi swasta di sekitarnya, terbukti dari bangunan Rumah Sakit Sabdi Waluya yang hampir selesai dan SMA Taruna Nusantara yang siap beroperasi secara parsial mulai bulan Maret 2026 mendatang.
“Pemerintah kini secara aktif mendesak Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara yang tahun lalu baru melakukan seremoni peletakan batu pertama untuk segera masuk ke tahap konstruksi bangunan agar kawasan bisnis segera terbentuk,” ujar Basuki.
Seluruh aktivitas konstruksi yang masif pada tahun 2025 tersebut dipastikan pihaknya tidak hanya mengandalkan uang negara, melainkan menggunakan kombinasi pembiayaan antara APBN, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta investasi swasta murni.
Dukungan infrastruktur dasar bagi kenyamanan penduduk, juga terus diperkuat pemerintah lewat penandatanganan kontrak baru untuk pembangunan 24 embung tambahan guna menjaga pasokan air baku sekaligus pengendali banjir.
“Tahapan konstruksi diatur secara bertahap oleh pemerintah di mana pekerjaan infrastruktur pemerintahan dikebut pada akhir tahun ini, sedangkan pembangunan sektor hunian baru dijadwalkan mulai berjalan efektif pada tahun 2026,” ujar Basuki.
Akselerasi pembangunan fisik berbagai fasilitas negara ini memegang peran krusial dalam memenuhi target Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang memandatkan Nusantara harus siap berfungsi penuh sebagai ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028.
“Secara keseluruhan, semua peta jalan konstruksi dan target capaian fisik yang berjalan di lapangan saat ini dinilai masih berada dalam koridor yang tepat dan sesuai dengan perencanaan awal pemerintah untuk pengembangan ibu kota baru,” kata Basuki.
Mendampingi Wapres dalam peninjauan kawasan KIPP IKN, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti dan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud.
Masjid Negara Siap Digunakan Idulfitri
Pembangunan Masjid Negara Ibu Kota Nusantara (IKN) saat ini sudah mencapai 98,4 persen, sehingga diharapkan Ramadan dan Idulfitri tahun ini sudah bisa digunakan.
Usai menyapa masyarakat di Plaza Seremoni, Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau pembangunan Masjid NegaraIKN, Sepaku, Kalimantan Timur.
Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan progres pembangunan strategis nasional tersebut berjalan sesuai target dan standar kualitas yang telah ditetapkan pemerintah.
Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya percepatan pembangunan IKN secara terukur, berkualitas, dan berorientasi pada fungsi pelayanan publik.
Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa pembangunan sarana keagamaan di IKN harus mencerminkan nilai persatuan, toleransi, serta identitas kebangsaan Indonesia.
Dalam keterangan tertulisnya, Wapres menyampaikan bahwa pembangunan Masjid Negara telah mendekati tahap akhir, yang ditargetkan selesai pada 15 Februari 2026.
“Proyek startegis IKN yang pertama saya kunjungi adalah pembangunan Masjid Negara, yang saat ini telah mencapai 98,4 persen. Masjid ini dirancang tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai simbol identitas Islam yang rahmatan lil ‘alamin di ibu kota baru Indonesia,” kata Wapres Gibran.
Gibran menambahkan, pada tahap pertama masjid ini ditargetkan dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan Salat Idulfitri 2026.
“Pada tahap pertama, masjid ini memiliki kapasitas sekitar 29 ribu jemaah dari total rencana 60 ribu jemaah, dan ditargetkan dapat digunakan untuk pelaksanaan Salat Idulfitri tahun 2026. Karena itu, percepatan pembangunan dan penjagaan kualitas pekerjaan menjadi hal yang terus kami kawal bersama,” imbuhnya.
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono yang turut mendampingi Wapres dalam peninjauan Masjid Negara menyampaikan bahwa Wapres memberikan perhatian khusus pada kualitas desain, progres pekerjaan, serta kesiapan masjid untuk segera dimanfaatkan sebagai sarana ibadah.
Menurut Basuki, Wapres mengapresiasi konsep Masjid Negara IKN yang memiliki desain berbeda dari masjid pada umumnya, baik dari bentuk bangunan maupun keterhubungannya dengan kawasan peribadatan lain di IKN.
“Beliau menyampaikan apresiasi terhadap kualitas desain masjid yang berbeda dengan masjid-masjid pada umumnya. Masjid di IKN ini berbentuk serban dan dirancang dengan kapasitas sekitar 20 ribu jemaah pada tahap awal, yang nantinya dapat dikembangkan hingga 60 ribu jemaah,” ujarnya.
Basuki menambahkan, Wapres juga meminta agar penyelesaian pekerjaan dipercepat dengan tetap menjaga mutu, sehingga masjid dapat mulai digunakan pada bulan Ramadan.
“Beliau meminta supaya segera diselesaikan, sehingga pada bulan Ramadan nanti masjid sudah bisa dipakai untuk ibadah tarawih dan dilanjutkan dengan pelaksanaan Salat Idulfitri,” lanjutnya.
Sebagai informasi, Masjid Raya Nusantara berdiri di atas lahan seluas 32.125 meter persegi untuk area masjid, 2.221 meter persegi area komersial, dan 7.340 meter persegi area penunjang.
Luas bangunan masjid mencapai 76.647 meter persegi, dilengkapi area komersial seluas 4.080 meter persegi dan area penunjang 3.456 meter persegi, dengan struktur bangunan empat lantai dan dua lantai mezzanine.
Lingkup pekerjaan mencakup tahap persiapan, perancangan detail, hingga pelaksanaan konstruksi yang meliputi pekerjaan struktur, arsitektur, mekanikal, elektrikal-elektronika, lanskap dan infrastruktur, serta penerapan prinsip Bangunan Gedung Hijau (BGH).
Selain Kepala Otorita IKN, hadir mendampngi Wapres dalam peninjauan tersebut Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar, serta Staf Khusus Wapres Achmad Adhitya. (*)
