, TANGERANG – Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menyelenggarakan acara Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Sitaskin) sebagai langkah strategis untuk memperkuat koordinasi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam percepatan pengurangan angka kemiskinan.
“Kegiatan ini disusun agar upaya pemberantasan kemiskinan tidak dilakukan secara terpisah, melainkan berjalan dalam satu koordinasi kebijakan nasional,” kata Wakil Kepala BP Taskin Iwan Sumule, Senin (15/12).
Kegiatan ini merupakan bagian dari penerapan Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 yang memberi tugas kepada BP Taskin untuk menyelaraskan kebijakan, menyinkronkan program, serta mengkoordinasikan berbagai sektor agar upaya pengentasan kemiskinan dapat berjalan secara terpadu mulai dari pusat hingga daerah.
Mengusung pesan “Dari Sinergi Lahir Solusi”, Sitaskin berupaya meningkatkan efisiensi kerja sama antar sektor, memperluas akses masyarakat miskin terhadap bantuan pangan, benih, kesehatan, serta bantuan sosial ekonomi.
Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kemandirian masyarakat melalui aktivitas produktif dan pengembangan usaha kecil.
“Kolaborasi ini bukan hanya sekadar formalitas, tetapi wujud kerja nyata dalam mempercepat munculnya solusi di tingkat masyarakat,” ujar Iwan.
Dalam pelaksanaannya, BP Taskin bertugas mengkoordinasikan kerja sama antar berbagai kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Bappenas, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian UMKM, Kementerian Kesehatan, Kemendukbangga/BKKBN, Kementerian Pertahanan, Kementerian ESDM, Kementerian Koperasi, Lembaga Administrasi Negara, BAZNAS, Perum Perhutani, serta Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional.
“Kami memastikan setiap kementerian dan lembaga hadir dengan program yang saling melengkapi, bukan tumpang tindih,” kata Iwan.
Berbagai kegiatan dilaksanakan dalam acara ini, seperti reaktivasi PBI yang tidak aktif, pendampingan perencanaan pengentasan kemiskinan, Program Pekarangan Pangan Bergizi, bantuan ayam tetas dan benih tanaman pangan, bantuan benih ikan, KIP Kuliah, KIP Madrasah, Prisma Umat, sinergi program pemberdayaan sosial ekonomi serta vokasi-pelatihan kerja, pengelolaan data KPM lulusan untuk penentuan program pemberdayaan, pemeriksaan kesehatan gratis, bantuan sanitasi, TNI Masuk Desa, Akademi Pengentasan Kemiskinan, bantuan bagi lansia tunggal, bantuan tablet untuk sekolah, serta kacamata cerdas bagi penyandang disabilitas penglihatan.
“Program-program ini dirancang agar bantuan ekonomi dan layanan dasar benar-benar sampai kepada masyarakat miskin dan yang rentan miskin secara langsung,” ujar Iwan.
Ia menekankan bahwa tugas BP Taskin adalah memastikan seluruh intervensi pemerintah berarah pada satu tujuan yang konsisten.
“Pendekatan ini penting agar kebijakan pengentasan kemiskinan tidak berjalan parsial, tetapi terintegrasi dari pusat hingga daerah,” ujarnya.
Kegiatan Sitaskin di Kabupaten Tangerang turut dihadiri oleh Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid serta perwakilan Pemerintah Provinsi Banten, Asisten Daerah I Komarudin.
Pada kesempatan itu, Wakil Kepala BP Taskin bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan secara simbolis melepaskan 10.000 benih ikan nila serta 5.000 benih ikan mas sebagai wujud nyata kerja sama lintas sektor.
“Intervensi yang efektif seperti ini merupakan bagian penting dari strategi pengentasan kemiskinan berbasis ekonomi rakyat,” kata Iwan.
Menurutnya, percepatan penanganan wilayah miskin dan rentan membutuhkan kerja yang terukur dan kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kami memastikan setiap tindakan pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dan memberikan dampak nyata. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab,” katanya.
Lebih lanjut, Iwan menyampaikan bahwa kegiatan Sitaskin juga merupakan bagian dari komitmen nasional untuk menurunkan angka kemiskinan sesuai agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Pemerintah menetapkan tujuan penurunan tingkat kemiskinan dari 8,47 persen pada 2025 menjadi 4,5 persen pada 2029. Target ini hanya dapat tercapai jika kerja sama antar kementerian dan lembaga berjalan secara konsisten,” ujarnya.
Ia menambahkan, penguatan program pangan, ekonomi, dan layanan dasar menjadi fondasi utama dalam mencapai target tersebut.
“Dengan pendekatan kolaboratif, terarah, dan berbasis data, kami optimistis percepatan pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, sejalan dengan visi makmur bersama Presiden Prabowo,” pungkas Iwan. (dil/jpnn)
