Militer Thailand menuding Kamboja melanggar kesepakatan gencatan senjata yang baru saja diberlakukan.
Sebelumnya, gencatan senjata telah diberlakukan sejak Sabtu (27/12/2025) menyusul rangkaian bentrokan berdarah selama berminggu-minggu di wilayah perbatasan yang memaksa hampir satu juta warga mengungsi.
Menurut laporan BBC, Senin (29/12/2025), Angkatan Darat Kerajaan Thailand mengungkapkan telah mendeteksi lebih dari 250 pesawat tak berawak atau drone yang disebut terbang dari wilayah Kamboja pada Minggu (28/12/2025) malam.
Aktivitas tersebut dinilai bertentangan dengan semangat gencatan senjata yang mulai berlaku sejak Sabtu siang waktu setempat.
Kesepakatan itu sebelumnya dipandang sebagai titik terang setelah proses negosiasi panjang yang melibatkan dukungan diplomatik dari China dan Amerika Serikat.
Kedua negara sepakat membekukan posisi pasukan, menghentikan pengiriman bala bantuan, serta membuka jalan bagi kembalinya warga sipil ke kawasan perbatasan.
Namun, Thailand menilai langkah Kamboja justru berpotensi memicu eskalasi baru.
Otoritas militer bahkan menyebut tengah mempertimbangkan ulang pembebasan 18 tentara Kamboja yang ditahan sejak Juli lalu, seraya menegaskan akan bertindak jika pelanggaran terhadap kesepakatan dan kedaulatan nasional terus terjadi.
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn meremehkan insiden tersebut.
Ia menyebut keberadaan drone sebagai persoalan kecil yang juga diamati oleh kedua pihak di sepanjang garis perbatasan.
Akar panjang konflik perbatasan Thailand dan Kamboja
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja sejatinya bukan fenomena baru.
Sengketa wilayah di perbatasan kedua negara telah berlangsung lebih dari satu abad dan kerap kembali memanas.
Situasi terbaru memburuk sejak awal tahun, dipicu insiden bernuansa simbolik ketika sekelompok perempuan Kamboja menyanyikan lagu patriotik di sebuah kuil yang statusnya masih dipersengketakan.
Konflik kemudian meningkat pada Mei lalu setelah seorang tentara Kamboja tewas dalam bentrokan, menyeret hubungan bilateral ke titik terendah dalam lebih dari satu dekade.
Pertempuran intens selama lima hari menyusul di sepanjang perbatasan, menewaskan puluhan prajurit dan warga sipil serta memaksa ribuan orang meninggalkan rumah mereka.
Gencatan senjata sempat disepakati pada Juli dan diformalkan pada Oktober, namun kesepakatan rapuh itu runtuh kembali awal bulan ini ketika bentrokan baru pecah.
Hingga kini, Thailand dan Kamboja saling menuding sebagai pihak yang bertanggung jawab atas gagalnya upaya meredam konflik.
Upaya China dorong rekonsiliasi Thailand dan Kamboja
Dilansir dari CNA, Senin (29/12/2025), sebelumnya China menyatakan Thailand dan Kamboja sepakat mengambil langkah untuk memulihkan rasa saling percaya serta secara bertahap memperkokoh pelaksanaan gencatan senjata.
Komitmen tersebut disampaikan dalam komunike yang dirilis Beijing kepada kedua negara pada Senin (29/12/2025).
Sejumlah diplomat senior dari Thailand dan Kamboja terbang ke Provinsi Yunnan, China, untuk mengikuti pertemuan trilateral bersama Menteri Luar Negeri China Wang Yi pada Minggu dan Senin.
Agenda utama pembahasan difokuskan pada perkembangan situasi keamanan di wilayah perbatasan kedua negara.
Dalam pertemuan itu, Wang Yi menegaskan bahwa gencatan senjata yang tercapai merupakan hasil dari proses panjang dan sulit.
Ia mendesak Bangkok dan Phnom Penh agar tidak menyia-nyiakan capaian tersebut serta menahan diri agar konflik bersenjata tidak kembali meletus.
“Dialog tiga pihak berlangsung terbuka dan konstruktif, serta menghasilkan sejumlah kesepahaman penting,” ujar Wang, sebagaimana dikutip dari pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri China.
Pernyataan tersebut tidak merinci keterlibatan ASEAN dalam proses fasilitasi gencatan senjata.
Melalui komunike bersama yang disiarkan kantor berita Xinhua, Thailand dan Kamboja disebut berkomitmen membangun kembali kepercayaan politik.
Hal ini membuka lembaran baru dalam hubungan bilateral, serta menjaga stabilitas kawasan.
Pertemuan di China itu juga dihadiri pejabat pertahanan dari kedua negara.
Menurut penjelasan seorang penerjemah bahasa Mandarin, Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn menyatakan keyakinannya bahwa gencatan senjata terbaru akan bertahan dan menjadi fondasi bagi perbaikan hubungan serta kelanjutan mekanisme penyelesaian sengketa yang telah disepakati sebelumnya.
Pada hari yang sama, Kamboja turut mengungkapkan telah mengundang Thailand untuk menghadiri pertemuan bilateral lanjutan di Kamboja pada awal Januari 2026.
Pertemuan itu dimaksudkan untuk membahas kelanjutan survei dan penegasan batas wilayah perbatasan.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Thailand Sihasak Phuangketkeow juga menyampaikan harapan serupa, menegaskan keinginan Bangkok untuk membangun perdamaian yang berkelanjutan dengan negara-negara tetangganya.
