Oleh Fitriyan Zamzami, Jurnalis
.CO.ID,JAKARTA – Protes anti-pemerintah membanjiri jalan-jalan di seluruh dunia tahun ini, mulai dari Sub-Sahara di Afrika, kemudian Eropa Timur, hingga Asia Tenggara. Demonstrasi yang kebanyakan menyoal fenomena korupsi di pemerintahan dan militerisasi itu muncul di lebih dari tujuh puluh negara sepanjang 2025.
Bendera hitam fiksional dari anime “One Piece” seperti jadi simbol perlawanan di berbagai belahan dunia. Global Protest Tracker Carnegie mencatat, dua puluh tujuh aksi unjuk rasa besar-besaran terjadi di negara-negara yang masuk dalam peringkat “sebagian bebas” sehubungan dengan akses masyarakat terhadap hak-hak politik dan kebebasan sipil, dua puluh enam “bebas”, dan tujuh belas “tidak bebas.”
Kemarahan terhadap korupsi pemerintah memicu sebagian besar protes yang didaftarkan dalam Global Protest Tracker tahun ini. Dua pemicu utama lainnya adalah sikap antidemokrasi yang berlebihan dan kesulitan ekonomi.
Skandal atau tuduhan korupsi tertentu memicu demonstrasi di berbagai daerah. Pada Maret, Makedonia Utara melancarkan protes yang mengutuk dugaan korupsi dan penyuapan yang menyebabkan kebakaran klub malam yang mematikan. Sedangkan lebih dari 45.000 orang di Spanyol turun ke jalan untuk mengkritik Perdana Menteri Pedro Sánchez atas berbagai skandal politik dan korupsi seputar pemerintahannya.
Masih tingginya isu korupsi di Gambia memunculkan unjuk rasa yang menuntut akuntabilitas pemerintah. Protes Gen-Z di Nepal, yang menarik perhatian media secara signifikan, juga dipicu oleh isu nepotisme dan korupsi, dan akhirnya berujung pada pengunduran diri Perdana Menteri K P Sharma Oli.
Pada waktu yang hampir bersamaan, Gen Z di Filipina melakukan protes terhadap skandal korupsi yang melibatkan proyek pengendalian banjir di negara tersebut.
Protes lain dipicu oleh kemarahan masyarakat terhadap korupsi dan bentuk-bentuk penyimpangan pemerintah lainnya. Protes Mongolia pada bulan Mei awalnya muncul untuk mengutuk pengeluaran besar-besaran yang dilakukan putra Perdana Menteri Luvsannamsrain Oyun-Erdene, namun kemudian berkembang menjadi gerakan anti-korupsi yang lebih luas dan akhirnya menggulingkan Oyun-Erdene.
Di Indonesia, unjuk rasa besar-besaran pada Agustus digelar untuk mengkritisi kinerja anggota dewan serta pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPR. Aksi pada 28 Agustus itu diwarnai pelindasan hingga tewas seorang pengemudi ojek online Affan Kurniawan oleh aparat Brimob dari kepolisian menggunakan kendaraan taktis..
Dari situ, kemarahan terhadap aparat dan institusi kepolisian memuncak. Massa mendatangi Mako Brimob di Kwitang, Jakarta Pusat dan melakukan aksi pembakaran. Momentum itu meluas ke berbagai daerah. Tak hanya di Jakarta, pos-pos polisi, gedung DPR, dan gedung pemerintahan diberbagai daerah dibakar.
Kediaman sejumlah anggota dewan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani juga dijarah. Pemerintah mengeklaim aksi-aksi anarkis itu dilakukan oknum yang menunggangi kemarahan warga. Sejumlah tuntutan akhirnya diterima pemerintah dan komite reformasi kepolisian dibentuk.
Sementara protes Generasi Z di Maroko juga dipicu oleh kemarahan atas korupsi, meskipun pada awalnya protes tersebut berasal dari rasa frustrasi masyarakat Maroko atas belanja pemerintah yang tidak tepat dan pengabaian layanan pemerintah.
Di Meksiko, kematian Walikota Uruapan Carlos Alberto Manzo memicu demonstrasi nasional menentang korupsi dan kejahatan dengan kekerasan. Protes yang berlangsung di Serbia, yang dimulai pada bulan November 2024 karena runtuhnya atap stasiun kereta Novi Sad, berkembang menjadi protes anti-korupsi dan protes umum terhadap pemerintahan Presiden Aleksandar Vučić.
Tindakan anti-demokrasi yang berlebihan oleh pemerintah, yang merupakan tema utama protes pada 2024, terus mendorong terjadinya demonstrasi pada tahun ini. Kemarahan atas klaim luas pemerintah atas perluasan kekuasaan memicu banyak protes.
Di Indonesia, mahasiswa dan aktivis pro-demokrasi memprotes revisi undang-undang militer yang mengizinkan perwira militer menduduki jabatan sipil di pemerintahan sehingga memperluas peran militer dalam urusan sipil.
Upaya Presiden Republik Afrika Tengah Faustin-Archange Touadéra untuk masa jabatan ketiga pada pemilu mendatang memobilisasi ribuan orang yang menentang perpanjangan kekuasaannya. Mali mengalami protes setelah junta militer memperpanjang kekuasaannya selama lima tahun dan membubarkan semua partai politik.
Penghapusan batasan masa jabatan presiden di Togo memicu protes mematikan, yang dipimpin oleh Gen-Z dan aktivis lainnya yang marah dengan perpanjangan kekuasaan Faure Gnassingbé dan prihatin atas keadaan demokrasi di negara tersebut.
Di Ukraina, ribuan orang turun ke jalan menentang undang-undang yang mereka khawatirkan akan melemahkan independensi lembaga antikorupsi dengan menempatkan mereka di bawah pengawasan jaksa agung yang ditunjuk oleh presiden. RUU “perisai” di Brasil, yang memberikan kekebalan lebih besar kepada anggota parlemen, juga mendorong kemarahan warga untuk berdemonstrasi menentang pengesahan RUU tersebut. Amerika Serikat mengalami banyak protes sepanjang tahun terhadap tindakan otoriter Presiden Donald Trump dan pemerintahannya.
Sasaran pemerintah terhadap oposisi politik atau masyarakat sipil juga mendorong warga turun ke jalan di berbagai tempat. Kemarahan atas serangan terhadap pembangkang internal atau tokoh oposisi memicu protes di Israel atas pemecatan ketua Shin Bet Ronen Bar, di Pantai Gading atas pelarangan kandidat oposisi dalam pemilihan presiden tahun 2025, dan di Türki atas penangkapan berbagai tokoh oposisi (yang telah berlangsung sejak tahun 2024).
Ancaman terhadap hak-hak sipil dan kebebasan memicu berbagai demonstrasi, seperti demonstrasi di Slovakia yang mengkritik rancangan undang-undang LSM yang mirip dengan undang-undang agen asing di Rusia, di Inggris yang mengecam keputusan Mahkamah Agung yang menentang hak-hak transgender, dan di Hongaria yang mengecam larangan demonstrasi Pride dan mengkritik rancangan undang-undang pendanaan asing yang juga mirip dengan undang-undang agen asing di Rusia.
Kesulitan ekonomi juga mendorong banyak demonstrasi pada tahun 2025. Beberapa negara mengalami protes atas tindakan penghematan yang tidak populer, termasuk Belgia, Indonesia, Perancis, Slovakia, Rumania, dan Argentina. Frustrasi dengan kesulitan ekonomi yang sedang berlangsung di negara mereka, para pengunjuk rasa berpendapat bahwa berbagai reformasi—yang berdampak pada pensiun, pendidikan, dan tunjangan pekerja—hanya akan memperburuk kesulitan yang ada.
Para pengunjuk rasa di negara-negara lain umumnya memprotes tingginya biaya hidup. Di Yunani dan Chile, para pekerja menuntut perlindungan dan tunjangan yang lebih besar dari pemerintah. Di Angola dan Ekuador, kenaikan harga bahan bakar mendorong ratusan hingga ribuan pengunjuk rasa yang tidak puas turun ke jalan. Tingginya harga sewa di Spanyol, yang diperburuk oleh booming pariwisata di wilayah tersebut, memicu protes besar-besaran dari penduduk yang merasa dirugikan dan menuntut tindakan pemerintah dalam meningkatkan perumahan yang terjangkau.
Beberapa protes yang dimulai pada tahun 2024 mempertahankan momentumnya sepanjang tahun 2025. Protes antikorupsi di Serbia dan protes terkait pemilu dan aksesi Uni Eropa di Georgia terjadi hampir setiap hari sejak protes tersebut muncul tahun lalu.
Protes lainnya, seperti yang terjadi di Türki terhadap penangkapan tokoh oposisi, di Perancis dan Belgia yang melibatkan petani dan perjanjian perdagangan UE-Mercosur, dan di Israel terhadap wajib militer ultra-Ortodoks, terus berlanjut secara berkala sepanjang tahun 2025 sebagai respons terhadap tindakan besar pemerintah. Protes terhadap pemerintah Israel terkait perang di Gaza juga terus meletus setiap bulannya di seluruh dunia, mulai dari Italia dan Maroko hingga Malaysia dan Australia.
Beberapa pengamat memanfaatkan lonjakan protes yang dipimpin oleh kaum muda di negara-negara seperti Indonesia, Nepal, Filipina, Peru, Timor-Leste, Madagaskar, Maroko, dan Meksiko pada bulan-bulan terakhir tahun 2025 untuk mengemukakan gagasan tentang meningkatnya “gerakan Gen-Z” secara global.
CEO Alvara Hasanuddin Ali menyatakan, survei-survei yang dilakukan lembaganya mengonfirmasi ada kesadaran luar biasa dari anak-anak muda terutama di kalangan Gen Z. “Dulu ada anggapan anak-anak Milenial apolitis. Cuek terhadap proses politik asik di dunia sendiri. Mereka dihadapkan kondisi harus memenuhi kebutuhan ekonomi. Anak Gen Z ternyata lebih melek sosial-politik,” kata dia kepada .
Salah satu penyebabnya, adalah penggunaan media sosial yang sedemikian masif. “Bahkan survei kami lebih dari 70 persen Gen Z mendapatkan berita dari media sosial dan media berbasis visual. Ini membuat eksposure isu sosial politik dilahap habis sama Gen Z.”
Namun faktor lain yang tak kalah penting, kaum muda ini sadar bahwa hidup mereka, masa depan mereka tidak baik-baik saja. “Misal berita soal kesulitan pekerjaan, ini merisaukan mereka,” kata Hasanuddin.
Kaum muda ini juga sadar soal transparansi dan isu lingkungan hidup. Selain itu, mereka menjadikan informasi global sebagai benchmark. “Jadi ini bagian juga dari kesadaran anak-anak muda global. Mereka terkait dengan isu di Timur Tengah, di Nepal, di Filipina, di Amerika Serikat.”
Secara substansi, kerisauan anak muda saat ini tak berbeda dengan kaka-kakak maupun orang tua mereka. Tapi cara mereka menyampaikan kegalauan itu jauh berbeda. Mereka mengkombinasikan antara digital dengan konvensional.
Di pergerakan yang mereka buat berbasis pada konsolidasi media digital. Komunikasi berbasis digital. Kaum muda ini juga sangat sadar bahwa visual adalah hal yang penting. Ini kemudian memunculkan meme, tagar, dan pelibatan budaya populer dalam aksi.
Yang juga berbeda dari pendahulunya, gerakan anak muda saat ini lebih tak terkoordinasi. Saat ini gerakannya lebih cair dan terkoneksi berbasis isu, bukan tokoh. Menurut Hasanuddin, hal ini membuat gerakan anak muda saat ini sukar dibungkam.
Tapi di lain hal, ini menghambat gerakan Gen Z saat ini punya dampak yang konkret. “Jadi ini salah satu kelemahan karena tidak ada tokoh pemimpin yang kuat, mereka cenderung bergerak bebas dan situasional. Ada isu baru pindah isu yang lama lupa.”
Artinya, pihak-pihak yang berupaya mengintervensi gerakan tersebut mudah melakukan pengalihan isu. “Ini memang saya melihat ini bagian dari proses. Artinya mereka anak Gen Z aware dan memiliki literasi isu sosial-politik indonesia. Tapi melupakan yang sangat penting yakni konsolidasi dan organisasi formal. Bahkan di BEM kampus-kampus itu saya dengar sulit mencari pengurus saat ini.”
Ia menilai, penyaluran aspirasi melalui jalur-jalur formal ini penting. “Ketika jalur formal hidup, daya tawarnya akan lebih kuat kepada pemerintah. Dengan kondisi saat ini, aktivisme anak-anak muda “akan menjadi semacam buih di lautan yang kena ombak langsung hilang.”
Menghadapi gelombang ini, Hasanuddin mewanti-wanti agar pemerintah tak pakai tangan besi. Menurut perlu ada pendekatan baru. Tidak bisa pemerintah pola komunikasinya top down alias dari atas ke bawah dan menjadikan anak-anak muda sebagai subjek. Pelibatan aktif mereka dalam langkah kebijakan pemerintah akan sangat penting.
“Pemerintah harus masuk ke komunitas mereka bukan untuk intervensi tetapi untuk empowerment (pemberdayaan).”
Meskipun kelompok gerakan protes yang dipimpin oleh pemuda ini cukup signifikan, hal ini bukanlah sebuah tren baru. Kaum muda memimpin banyak protes sepanjang tahun, termasuk di Serbia, Mongolia, dan Togo, dan lebih dari dua puluh protes anti-pemerintah yang signifikan pada tahun 2024.
Melihat ke belakang lebih jauh lagi, data dari Global Protest Tracker mengungkapkan bahwa tingkat protes yang dipimpin oleh kaum muda antara tahun 2017 hingga 2019 sama atau lebih tinggi dengan tingkat protes yang dipimpin oleh kaum muda pada tahun 2025.
“Oleh karena itu, patut dicatat bahwa protes Gen-Z pada tahun 2025 telah mengambil inspirasi dari satu sama lain dan bersatu di bawah simbol-simbol yang sama—seperti bendera bajak laut dari anime Jepang One Piece—masih belum pasti apakah mereka akan bergabung menjadi gelombang protes yang secara substansial saling berhubungan.”
