Di sebuah ruang rapat sekolah, seorang guru senior berbicara panjang lebar tentang gagasan yang pernah ia sampaikan kepada kepala sekolah. Ia menekankan bagaimana ia selalu mendukung kebijakan pimpinan, bahkan ketika kebijakan itu menuai resistensi. Cerita serupa ia ulangi di ruang guru, di grup pesan, di pertemuan informal. Yang penting bukan lagi kebijakannya, melainkan satu pesan implisit: aku ada di lingkaran dekat.
Di lingkungan gereja, pola itu muncul dengan wajah berbeda. Seorang aktivis paroki rajin membantu kegiatan, memberi saran kepada romo, bahkan menyokong dana kegiatan. Namun, di balik meja kopi, ia rajin menceritakan siapa yang “tidak layak”, siapa yang “tidak mampu”, siapa yang “seharusnya tidak diberi peran”. Ceritanya selalu disertai klaim kolektif: “banyak yang bilang begitu”.
Di kantor birokrasi, fenomena serupa berjalan lebih rapi. Bahasa menjadi lebih formal, tetapi logikanya sama. Dukungan mengalir ke atas untuk menjaga posisi, sementara narasi negatif diarahkan ke samping atau ke bawah. Reputasi dibentuk bukan oleh kinerja, melainkan oleh cerita yang beredar. Kedekatan dengan kuasa perlahan berubah menjadi senjata sosial.
Hasrat Akan Pengakuan: Akar Eksistensial Perilaku
Dalam filsafat manusia, kebutuhan akan pengakuan bukan sekadar soal harga diri, melainkan fondasi identitas. Hegel menyebut bahwa manusia menjadi sungguh-sungguh manusia ketika ia diakui oleh yang lain. Tanpa pengakuan, eksistensi terasa pincang. Dari sinilah hasrat untuk “diingat”, “dikenal”, dan “dianggap penting” memperoleh tenaga moralnya.
Psikologi sosial menyebut dorongan ini sebagai need for approval dan self-enhancement motivation. Individu tertentu merasa aman ketika identitasnya dilekatkan pada figur berkuasa. Memberi saran, mendukung kebijakan, bahkan berdonasi, menjadi cara simbolik untuk menegaskan keberadaan diri. Masalah muncul ketika tindakan itu tidak lagi berhenti pada niat baik, tetapi harus terus diceritakan.
Dalam ilmu komunikasi, praktik ini dikenal sebagai impression management: upaya sadar mengelola kesan agar citra diri tetap positif di mata publik tertentu. Ketika kebaikan harus diumumkan, pengakuan menjadi tujuan laten. Di titik ini, relasi mulai kehilangan ketulusannya.
Dari Relasi Etis ke Relasi Transaksional
Relasi di sekolah, gereja, dan birokrasi idealnya bersifat dialogis—setara dalam martabat, meski berbeda peran. Namun, ketika kedekatan dengan kuasa menjadi mata uang sosial, relasi bergeser menjadi transaksional. Dukungan diberikan demi posisi simbolik, bukan demi kebenaran atau kebaikan bersama.
Filsuf Martin Buber membedakan relasi I–Thou dan I–It. Dalam relasi I–Thou, manusia diperlakukan sebagai subjek. Dalam I–It, manusia direduksi menjadi alat. Fenomena ini menunjukkan bagaimana orang lain—baik pimpinan maupun bawahan—diposisikan sebagai sarana: yang satu untuk mengangkat diri, yang lain untuk disingkirkan.
Di banyak institusi, relasi semacam ini merusak ekosistem kepercayaan. Guru tidak lagi dinilai dari kompetensinya, pelayan gereja tidak lagi dilihat dari ketulusannya, aparatur tidak lagi dihargai dari integritasnya, melainkan dari narasi siapa dekat dengan siapa.
Menjatuhkan yang Lain: Psikologi Kebencian dan Proyeksi
Pilihan kedua—menjelekkan pihak yang dibenci—beroperasi melalui mekanisme psikologis yang lebih agresif. Salah satunya adalah projection: ketidakamanan dan ketakutan diri dipindahkan ke orang lain. Ketidakmampuan yang tidak diakui dalam diri justru dilekatkan pada target.
Mekanisme lain adalah confirmation bias. Setiap ucapan target dipelintir agar sesuai dengan prasangka awal. Setiap kesalahan diperbesar, sementara capaian diabaikan. Fakta tidak lagi dicari, melainkan dipilih. Dalam komunikasi, ini dikenal sebagai framing manipulatif.
Praktik ini sering dilengkapi dengan false consensus effect: klaim bahwa “banyak orang juga melihat hal yang sama”. Kerumunan imajiner diciptakan untuk memberi legitimasi moral. Padahal, yang bekerja bukan kebenaran, melainkan kekuatan cerita.
Kekerasan Simbolik dalam Institusi
Sosiolog Pierre Bourdieu menyebut praktik semacam ini sebagai kekerasan simbolik: kekuasaan yang bekerja halus melalui bahasa, simbol, dan legitimasi sosial. Tidak ada bentakan, tidak ada hukuman formal, tetapi reputasi runtuh, kepercayaan hilang, dan peluang tertutup.
Di sekolah, ini tampak ketika guru tertentu terus disubordinasikan lewat gosip profesional. Di gereja, ketika pelayan tertentu “diparkir” karena narasi negatif. Di birokrasi, ketika pegawai dilabeli “tidak mampu” tanpa evaluasi objektif. Kekerasan ini sulit dilawan karena dibungkus sebagai opini, bukan tindakan.
Yang lebih mengkhawatirkan, pelaku sering merasa sedang melakukan kebaikan: melindungi pimpinan, menjaga institusi, atau “membuka fakta”. Di sinilah etika runtuh bukan karena niat jahat, tetapi karena rasionalisasi yang tak pernah diuji.
Kesetiaan, Etika, dan Keberanian Moral
Kesetiaan sering dipuji sebagai kebajikan. Namun, filsafat etika menegaskan bahwa kesetiaan tanpa kebenaran adalah kebutaan moral. Aristoteles menempatkan phronesis—kebijaksanaan praktis—sebagai kemampuan menimbang tindakan berdasarkan kebaikan bersama, bukan kepentingan sempit.
Di institusi pendidikan, gereja, dan birokrasi, kesetiaan sejati justru diuji ketika seseorang berani berkata tidak pada narasi yang merusak martabat manusia. Mendukung pimpinan bukan berarti membenarkan semua, dan mengkritik bawahan bukan berarti menghabisi reputasinya.
Keberanian moral hari ini bukan soal melawan kuasa secara frontal, melainkan menolak ikut serta dalam pembunuhan karakter yang dibungkus cerita.
Catatan Akhir
Fenomena ini mengajak kita bercermin. Di hadapan kekuasaan—kecil atau besar—siapakah kita? Apakah kita memberi demi kebenaran, atau demi dikenang? Apakah kita berbicara demi perbaikan, atau demi menjatuhkan?
Sekolah, gereja, dan birokrasi tidak runtuh karena kekurangan aturan, melainkan karena miskinnya integritas relasional. Di sanalah manusia diuji: apakah ia memperlakukan sesama sebagai subjek bermartabat, atau sebagai pion dalam permainan pengakuan.
Kedekatan dengan kuasa selalu menjadi ujian karakter. Dan pada akhirnya, yang akan diingat bukan seberapa dekat kita dengan pusat kekuasaan, melainkan bagaimana kita menjaga kemanusiaan orang lain ketika kita punya pilihan untuk melanggarnya. ***
