Penulis : Muhammad Isnaini
(Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang)
Pendidikan vokasi sejak lama digadang-gadang sebagai solusi strategis untuk menekan pengangguran dan menyiapkan tenaga kerja siap pakai.
Konsep link and match antara pendidikan dan dunia kerja berulang kali digaungkan dalam berbagai kebijakan negara.
Namun, realitas sosial justru menunjukkan paradoks yang menyakitkan, semakin banyak lulusan dihasilkan, tetapi tidak sedikit yang tetap menganggur atau bekerja tidak sesuai kompetensinya.
Pertanyaannya kemudian, apakah pendidikan vokasi benar-benar gagal, atau justru implementasi kebijakannya yang setengah hati?
Data Badan Pusat Statistik (BPS) kembali menjadi pengingat keras.
Pada Februari 2025, jumlah pengangguran di Indonesia masih berada di kisaran 7,2 juta orang.
Yang lebih mengkhawatirkan, lulusan SMA dan SMK jenjang yang secara filosofis diproyeksikan lebih siap kerja masih mendominasi angka pengangguran terbuka.
Fakta ini mematahkan asumsi sederhana bahwa pendidikan vokasi otomatis menjamin pekerjaan.
Ijazah vokasi ternyata belum tentu berbanding lurus dengan kompetensi yang dibutuhkan industri.
Masalah ini tidak bisa semata-mata disalahkan pada terbatasnya lapangan kerja.
Banyak pelaku industri justru mengeluhkan kesulitan mendapatkan tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Ini menandakan adanya mismatch structural, dunia pendidikan sibuk mencetak lulusan, sementara dunia kerja bergerak cepat mengikuti arus digitalisasi, otomatisasi, dan standar global.
Pendidikan vokasi pun terjebak pada rutinitas lama, kurikulum yang lambat berubah, fasilitas praktik yang tertinggal, serta minimnya keterlibatan industri secara substantif.
Pemerintah sejatinya telah merespons persoalan ini melalui berbagai kebijakan.
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi menegaskan pentingnya orientasi pendidikan vokasi pada kebutuhan pasar kerja.
Prinsip link and match diharapkan menggeser paradigma lama dari supply driven menjadi demand driven.
Namun, kebijakan yang kuat di atas kertas sering kali melemah di tahap implementasi.
Di banyak institusi, link and match masih berhenti sebagai jargon seminar dan laporan administratif.
Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) menjadi contoh lain.
Secara konsep, MBKM membuka ruang luas bagi mahasiswa vokasi untuk belajar langsung di dunia kerja melalui magang, praktik industri, dan proyek riil.
Namun, di lapangan, tidak sedikit program magang yang bersifat formalitas, mahasiswa ditempatkan tanpa peta kompetensi yang jelas, tanpa pendampingan serius, dan tanpa evaluasi berbasis capaian keterampilan.
Alih-alih menjadi ruang belajar, magang kerap berubah menjadi aktivitas “mengisi waktu”.
Masalah berikutnya adalah sertifikasi kompetensi.
Dalam dunia kerja modern, sertifikat keahlian yang diakui industri sering kali lebih menentukan daripada ijazah.
Sayangnya, sertifikasi kompetensi di pendidikan vokasi belum terintegrasi kuat dengan kurikulum.
Banyak lulusan keluar tanpa sertifikat yang relevan, atau memiliki sertifikat yang tidak dikenal oleh industri.
Akibatnya, posisi tawar lulusan vokasi di pasar kerja tetap lemah, meskipun mereka telah menempuh pendidikan berbasis praktik.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, pendidikan vokasi berisiko kehilangan legitimasi publik.
Masyarakat akan terus bertanya, untuk apa menyekolahkan anak ke jalur vokasi jika ujungnya tetap menganggur?
Maka, pendidikan vokasi harus berani melakukan koreksi arah secara mendasar, tidak hanya memperbaiki metode pembelajaran, tetapi juga memilih sektor masa depan yang benar-benar menjanjikan.
Di titik inilah, industri halal muncul sebagai salah satu solusi strategis yang sering luput dari perbincangan arus utama.
Ekonomi halal global terus tumbuh pesat, mencakup sektor halal food, halal farmasi, halal kosmetik, halal fashion, halal tourism, hingga halal logistics. Ironisnya,
Indonesia negara dengan populasi muslim terbesar di dunia justru masih kekurangan sumber daya manusia terampil yang memahami halal secara komprehensif, dari aspek sains, teknologi, standar industri, hingga sertifikasi global.
Kementerian Agama dalam hal ini Dirjen Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, memiliki peran strategis dalam menjawab celah ini melalui penguatan pendidikan vokasi berbasis industri halal.
Dalam konteks regional Sumatera Selatan, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang dapat menjadi contoh konkret bagaimana link and match diwujudkan secara nyata.
Rencana pembukaan program studi berbasis industri halal seperti teknologi halal pangan, halal product assurance, halal fashion technology, dan halal tourism, bukan sekadar mengikuti tren, melainkan menjawab kebutuhan riil pasar kerja masa depan.
Keunggulan model ini terletak pada integrasi multidisipliner sains dan teknologi dipadukan dengan standar halal, sertifikasi kompetensi, praktik industri, serta nilai keislaman.
Lulusan tidak hanya memahami aspek normatif halal, tetapi juga mampu bekerja sebagai auditor halal, teknolog pangan halal, pengelola industri halal fashion, hingga pengembang destinasi halal tourism.
Dengan dukungan kemitraan industri, lembaga sertifikasi, dan pemerintah daerah, pendidikan vokasi halal berpotensi menjadi lokomotif baru penyerapan tenaga kerja.
Pada akhirnya, pendidikan vokasi tidak boleh terus terjebak dalam romantisme kebijakan.
Link and match harus dibuktikan melalui keberanian memilih sektor strategis, membangun kemitraan industri yang nyata, memperkuat sertifikasi kompetensi, dan memastikan lulusan benar-benar bekerja sesuai keahliannya.
Jika langkah-langkah ini dilakukan secara konsisten, pendidikan vokasi bukan hanya solusi pengangguran, tetapi fondasi penting bagi kemandirian ekonomi dan daya saing bangsa. Jika tidak, link and match akan tetap menjadi janji manis yang tak pernah benar-benar sampai ke dunia kerja.
