Isi Artikel
, JAKARTA – Industri otomotif telah melalui dinamika hebat sepanjang 2025. Tekanan daya beli masyarakat, ditambah tingginya beban pajak kendaraan membuat pelaku industri otomotif Tanah Air ‘babak belur’ pada tahun ini.
Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat, volume penjualan mobil wholesales alias dari pabrik ke dealer masih terkontraksi 9,6% (year-on-year/YoY) menjadi 710.084 unit pada Januari–November 2025, dibandingkan periode 11 bulan 2024 sebesar 785.917 unit.
Penjualan mobil secara ritel atau dari dealer ke konsumen pun ikut merosot 8,4% YoY menjadi 739.977 unit, dibandingkan pada 11 bulan 2024 yang mencatatkan angka 807.586 unit.
Alhasil, Gaikindo telah merevisi target penjualan mobil baru pada 2025 menjadi 780.000 unit, dari proyeksi sebelumnya yang sebesar 850.000–900.000 unit.
Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto memperkirakan penjualan mobil wholesales pada akhir tahun ini akan turun sekitar 10% (year-on-year/YoY) dibandingkan sepanjang 2024 sebesar 865.000 unit.
“Target penjualan 2025 sudah direvisi jadi 780.000 unit. Kami berasumsi, sampai akhir tahun juga turun 10% dari angka penjualan tahun lalu,” ujar Jongkie kepada Bisnis, belum lama ini.
Bahkan, dominasi Indonesia di pasar otomotif Asean terancam digeser oleh Malaysia. Sepanjang 10 bulan 2025 penjualan mobil Malaysia tercatat 655.328 unit, hanya turun tipis 1,8% dibandingkan dengan 666.905 unit pada periode yang sama tahun lalu.
Adapun, pada tahun 2024, penjualan mobil di Malaysia mampu menembus angka 816.747 unit, sedangkan Indonesia sebesar 865.723 unit di 2024. Padahal, populasi Negeri Jiran hanya sekitar 34 juta jiwa, jauh di bawah Indonesia yang mencapai lebih dari 280 juta jiwa.
“Kita sedang pelajari bagaimana penjualan di Malaysia bisa lebih baik dibanding Indonesia untuk tahun ini,” kata Jongkie.
Salah satu faktornya, pemerintah Malaysia masih mempertahankan insentif pembelian kendaraan sejak pandemi Covid-19, sehingga daya beli masyarakatnya tetap terjaga dan penjualan otomotif relatif stabil.
Beban Pajak Tinggi, Daya Beli Lesu
Sebagai pengingat, pada awal 2025, pemerintah resmi mengumumkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Kendaraan bermotor tergolong barang mewah yang ikut terimbas kenaikan PPN.
Tak hanya itu, pada awal tahun pemerintah juga mulai memberlakukan kebijakan opsen pajak, atau pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu, berdasarkan Undang-Undang No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
Alhasil, setelah ada aturan opsen, pemerintah kabupaten atau kota dapat memungut opsen dari PKB dan opsen BBNKB. Tarif opsen PKB dan opsen BBNKB adalah sebesar 66%. Sementara itu, opsen MBLB sebesar 25%. Kebijakan tersebut mulai berlaku pada 5 Januari 2025.
Namun, pada implementasinya, sejumlah pemerintah daerah (Pemda) memiliki kebijakan keringanan pajak, sehingga dampak opsen disinyalir tidak terlalu signifikan bagi masyarakat.
Gaikindo pun sempat mengungkapkan bahwa pajak kendaraan bermotor di Indonesia dinilai menjadi yang paling tinggi di dunia saat ini. Bahkan, besaran angkanya bisa mencapai 5 hingga 30 kali lipat lebih tinggi dibandingkan negara lain di kawasan Asean, seperti Thailand dan Malaysia.
Beberapa instrumen perpajakan di Indonesia meliputi Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Alhasil, permintaan pembelian kendaraan pada tahun ini turun, seiring dengan beban pajak yang tinggi di tengah daya beli masyarakat yang masih belum pulih sepenuhnya.
PHK Massal Melanda
Kabar getir juga sempat melanda industri otomotif dan rantai pasoknya pada pertengahan 2025. Gabungan Industri Alat Mobil dan Motor (GIAMM) buka-bukaan mengenai kondisi industri komponen otomotif Tanah Air yang dilanda badai pemutusan hubungan kerja (PHK).
Sekretaris Jenderal GIAMM Rachmat Basuki mengonfirmasi bahwa terjadi PHK massal di beberapa perusahaan komponen otomotif, sejalan dengan lesunya penjualan kendaraan di pasar domestik.
Lebih lanjut dia mengatakan, kondisi itu diperparah dengan banjir impor mobil listrik (battery electric vehicle/BEV) secara utuh alias completely built up (CBU) yang kian menggerus penjualan komponen lokal.
“Benar, beberapa anggota GIAMM ada yang mengurangi jumlah karyawan karena penurunan pasar domestik. Sudah market turun, ditambah banyaknya CBU masuk, baik EV maupun truk. Artinya suplai anggota GIAMM ke pabrikan mobil semakin sedikit,” ujar Basuki kepada Bisnis, Selasa (26/8/2025).
Meski tidak ada angka spesifik terkait korban PHK, Basuki menyebut bahwa di masing-masing perusahaan anggota GIAMM jumlah karyawan yang terdampak berkisar antara 3% sampai 23%.
Dari sisi kendaraan niaga, maraknya truk impor asal China yang membanjiri pasar Tanah Air juga berisiko mengancam kelangsungan usaha dari para pelaku industri karoseri lokal di Indonesia.
Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Karoseri Indonesia (Askarindo) Sommy Lumadjeng mengatakan, pelaku industri karoseri lokal sangat sulit bersaing dengan adanya truk impor murah dari China.
Bahkan, menurutnya jika industri karoseri lokal semakin kesulitan untuk bersaing dengan truk impor China, maka berisiko adanya pengurangan karyawan alias PHK massal.
“Karoseri ini kan padat karya, dan perusahaannya bukan yang masif semua. Tapi tahu-tahu terdampak saja, tidak bisa jualan, lama-lama mati. Satu karoseri kecil saja, kalau mati mungkin 50 orang sampai 100 orang bisa di-PHK,” jelas Sommy kepada Bisnis pada Kamis (7/8/2025).
Pada tahun lalu, misalnya, volume impor truk utuh dari China mencapai 13.669 unit. Data itu tercatat oleh General Administration of Customs of The People’s Republic of China (GACC). Nilai importasi tak tanggung-tanggung, mencapai sekitar US$647 juta.
Euforia Mobil Listrik
Di lain pihak, meski pasar otomotif domestik lesu, penjualan mobil listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) justru mengalami lonjakan signifikan sepanjang tahun berjalan.
Mengacu data Gaikindo, total penjualan wholesales mobil listrik murni selama 11 bulan 2025 mencapai 82.525 unit. Angka itu melonjak hampir dua kali lipat dari capaian sepanjang 2024 sebesar 43.188 unit.
Lonjakan tersebut didorong oleh semakin masifnya peluncuran merek dan model kendaraan listrik baru di pasar domestik, yang pada akhirnya memperketat persaingan di segmen EV. Selain BYD, Wuling dan Chery, ada sejumlah pendatang baru turut meramaikan pasar, di antaranya Vinfast asal Vietnam, Polytron milik Grup Djarum, serta Jaecoo di bawah Grup Chery.
Demam mobil listrik di Indonesia juga tak terlepas dari sejumlah insentif perpajakan hingga bebas bea masuk impor yang diberikan oleh pemerintah. Alhasil, harga mobil listrik semakin terjangkau di kisaran Rp200 juta, atau beririsan dengan mobil low cost green car (LCGC).
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 12 Tahun 2025, pemerintah telah memberikan insentif PPN DTP 10% untuk mobil listrik completely knocked down (CKD).
Lalu, PPnBM DTP untuk impor mobil listrik secara utuh atau completely built up (CBU) dan CKD sebesar 15%, serta pembebasan bea masuk impor mobil listrik CBU.
Kendati demikian, pemerintah sebelumnya memastikan bahwa skema impor utuh (CBU) untuk kendaraan listrik murni hanya berlaku sampai akhir 2025. Kebijakan ini merujuk pada Peraturan Menteri Investasi Nomor 6/2023 jo. Nomor 1/2024 yang menetapkan bahwa insentif impor dan fasilitas BEV berakhir pada 31 Desember 2025.
Memasuki periode 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2027, setiap produsen diwajibkan memenuhi komitmen produksi lokal dengan skema 1:1 sesuai peta jalan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), termasuk kesetaraan spesifikasi teknis seperti daya motor listrik dan kapasitas baterai.
Apabila komitmen tersebut tidak dipenuhi, pemerintah memiliki kewenangan untuk mencairkan bank garansi sebagai bentuk sanksinya.
Sejauh ini, ada beberapa pabrikan mobil listrik yang telah menerima insentif impor, di antaranya yakni BYD, Geely, VinFast hingga PT National Assembler yang menaungi Citroen, Aion, Maxus dan VW. Artinya, sederet pabrikan BEV itu perlu memulai perakitan lokal pada 2026.
