JAKARTA – Banyak gubernur telah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2026. Penetapan kenaikan UMP dibatasi oleh pemerintah pusat pada Rabu, 24 Desember 2025. Hal ini sebagaimana disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli seiring berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Pengupahan.
“Khusus untuk tahun 2026, gubernur menetapkan besaran kenaikan upah selambat-lambatnya tanggal 24 Desember 2025,” kata Yassierli dalam keterangan tertulis pada Selasa (16/12). Selain menetapkan UMP, Yassierli menyampaikan bahwa aturan baru tersebut juga memuat kewajiban gubernur untuk menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). PP No. 49/2025 juga mencantumkan bahwa gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
Adapun besaran kenaikan ditentukan berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu yang disepakati terlebih dahulu pada sidang Dewan Pengupahan masing-masing provinsi. Berikut ini perbandingan UMP dan UMK se-Jawa yang ditetapkan naik pada 2026.
Perbandingan UMP dan UMK se-Jawa 2026
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta resmi menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) DIY tahun 2026 sebesar Rp2.417.495. Besaran upah ini mengalami kenaikan sebesar 6,78% dari UMP 2025 yang sebesar Rp2.264.081. Secara nominal, kenaikan UMP DIY tahun depan mencapai Rp153.414.
“UMP tahun 2026 ini ditetapkan oleh Gubernur DIY berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan DIY, yang terdiri atas unsur serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, dan unsur akademisi,” demikian keterangan resmi Pemda DIY, Rabu (24/12/2025). Selain itu, Gubernur DIY juga telah menetapkan upah minimum kabupaten/Kota (UMK) 2026 berdasarkan rekomendasi bupati/wali kota atas usulan Dewan Pengupahan kabupaten/kota. Berikut detailnya:
Rincian upah Kabupaten dan Kota di Yogyakarta 2026
- UMK Kota Yogyakarta 2026 sebesar Rp2.827.593, naik 6,5% atau Rp172.551,17
- UMK Kabupaten Sleman naik 6,4% atau Rp157.872,14 menjadi Rp2.624.387.
- UMK Kabupaten Bantul naik 6,29% atau Rp148.468 menjadi Rp2.509.001,
- UMK Kabupaten Kulon Progo naik 6,52% atau Rp153.280 menjadi Rp2.504.520,
- UMK Kabupaten Gunungkidul naik 5,93% atau Rp138.115 menjadi Rp2.468.378.
Jawa Tengah
Sementara UMP Jawa Tengah 2026 ditetapkan sebesar Rp2.327.386, naik Rp158.037 atau sekitar 7,28% dari UMP 2025 yang berada di angka Rp2.169.349. Kemudian untuk UMK-nya, Kota Semarang memiliki upah tertinggi di angka Rp3.701.709, disusul Kabupaten Demak Rp3.122.805, dan Kabupaten Kendal Rp2.992.994.
Berikut rincian UMK se-Jawa Tengah 2026:
- Kota Semarang: Rp3.701.709
- Kabupaten Demak: Rp3.122.805
- Kabupaten Kendal: Rp2.992.994
- Kabupaten Semarang: Rp2.940.088
- Kabupaten Kudus: Rp2.818.585
- Kabupaten Cilacap: Rp2.773.184
- Kabupaten Jepara: Rp2.756.501
- Kabupaten Batang: Rp2.708.520
- Kota Pekalongan: Rp2.700.926
- Kota Salatiga: Rp2.698.273
- Kabupaten Pekalongan: Rp2.633.700
- Kabupaten Magelang: Rp2.607.790
- Kabupaten Karanganyar: Rp2.592.154
- Kota Surakarta: Rp2.570.000
- Kabupaten Klaten: Rp2.538.691
- Kabupaten Boyolali: Rp2.537.949
- Kota Tegal: Rp2.526.510
- Kabupaten Sukoharjo: Rp2.500.000
- Kabupaten Pati: Rp2.485.000
- Kabupaten Tegal: Rp2.484.162
- Kabupaten Purbalingga: Rp2.474.722
- Kabupaten Banyumas: Rp2.474.599
- Kabupaten Wonosobo: Rp2.455.038
- Kabupaten Pemalang: Rp2.433.254
- Kota Magelang: Rp2.429.285
- Kabupaten Purworejo: Rp2.401.962
- Kabupaten Brebes: Rp2.400.350
- Kabupaten Kebumen: Rp2.400.000
- Kabupaten Grobogan: Rp2.399.186
- Kabupaten Temanggung: Rp2.397.000
- Kabupaten Rembang: Rp2.386.305
- Kabupaten Blora: Rp2.345.695
- Kabupaten Sragen: Rp2.337.700
- Kabupaten Wonogiri: Rp2.335.126
- Kabupaten Banjarnegara: Rp2.327.813.
Jawa Timur dan Jawa Barat
Jawa Timur (Jatim)
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara resmi telah menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2026 terhadap 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Adapun UMK 2026 di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tersebut termaktub dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2026, yang telah diteken Khofifah pada Rabu (24/12/2025) malam.
Dalam SK tersebut diterangkan bahwa penetapan UMK Provinsi Jawa Timur 2026 tersebut memperhatikan surat bupati/walikota perihal Usulan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2026 serta berita acara sidang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Desember 2025. Khofifah menegaskan bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun.
Putusan kedua, termaktub bahwa pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Upah Minimum Kabupaten/Kota dilarang mengurangi atau menurunkan upah dan/atau membayar upah lebih rendah dari ketetapan UMK yang telah diputuskan. Ia juga menegaskan, bilamana didapati pengusaha yang tidak mematuhi ketentuan UMK tersebut dalam skema pengupahan terhadap pekerjanya, maka akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026,” pungkas Khofifah dalam surat keputusan itu.
Daftar UMK Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur (Jatim) 2026:
- UMK Kota Surabaya 2026: Rp5.288.796
- UMK Kabupaten Gresik 2026: Rp5.195.401
- UMK Kabupaten Sidoarjo 2026: Rp5.191.541
- UMK Kabupaten Pasuruan 2026: Rp5.187.681
- UMK Kabupaten Mojokerto 2026: Rp5.176.101
- UMK Kabupaten Malang 2026: Rp3.802.862
- UMK Kota Malang 2026: Rp3.736.101
- UMK Kota Batu 2026: Rp3.562.484
- UMK Kota Pasuruan 2026: Rp3.555.301
- UMK Kabupaten Jombang 2026: Rp3.320.770
- UMK Kabupaten Tuban 2026: Rp3.229.092
- UMK Kota Mojokerto 2026: Rp3.208.556
- UMK Kabupaten Lamongan 2026: Rp3.196.328
- UMK Kabupaten Probolinggo 2026: Rp3.164.526
- UMK Kota Probolinggo 2026: Rp3.045.172
- UMK Kabupaten Jember 2026: Rp3.012.197
- UMK Kabupaten Banyuwangi 2026: Rp2.989.145
- UMK Kota Kediri 2026: Rp2.742.806
- UMK Kabupaten Bojonegoro 2026: Rp2.685.983
- UMK Kabupaten Kediri 2026: Rp2.651.603
- UMK Kota Blitar 2026: Rp2.639.518
- UMK Kabupaten Tulungagung 2026: Rp2.628.190
- UMK Kota Madiun 2026: Rp2.588.794
- UMK Kabupaten Lumajang 2026: Rp2.578.320
- UMK Kabupaten Blitar 2026: Rp2.567.744
- UMK Kabupaten Nganjuk 2026: Rp2.564.627
- UMK Kabupaten Ngawi 2026: Rp2.556.815
- UMK Kabupaten Magetan 2026: Rp2.553.866
- UMK Kabupaten Sumenep 2026: Rp2.553.688
- UMK Kabupaten Madiun 2026: Rp2.553.221
- UMK Kabupaten Bangkalan 2026: Rp2.550.274
- UMK Kabupaten Ponorogo 2026: Rp2.549.876
- UMK Kabupaten Trenggalek 2026: Rp2.530.313
- UMK Kabupaten Pamekasan 2026: Rp2.528.004
- UMK Kabupaten Pacitan 2026: Rp2.514.892
- UMK Kabupaten Bondowoso 2026: Rp2.496.886
- UMK Kabupaten Sampang 2026: Rp2.484.443
- UMK Kabupaten Situbondo 2026: Rp2.483.962.
Jawa Barat (Jabar)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 sebesar 0,7% atau sekitar Rp126.000. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mengumumkan keputusan tersebut di rumah dinas gubernur, Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (24/12/2025) sore. Kenaikan UMP 2026 disebut mengikuti formula perhitungan yang ditetapkan pemerintah pusat. Gubernur menyampaikan kebijakan itu diambil setelah melalui pertimbangan dari berbagai pihak, termasuk Dewan Pengupahan serta perwakilan buruh dan pengusaha.
Penetapan UMP Jawa Barat 2026 dituangkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.859-Kesra/2025. Dalam kesempatan itu, Dedi menyatakan, “Untuk provinsi sudah ditetapkan kenaikannya itu 0,7 %, upah minimum sektoralnya 0,9%,” Berikut ini rincian UMK Jawa Barat (Jabar) 2026:
- Kota Bekasi: Rp5.992.931
- Kabupaten Bekasi: Rp5.938.885
- Kabupaten Karawang: Rp5.886.852
- Kota Depok: Rp5.522.662
- Kota Bogor: Rp5.437.203
- Kabupaten Bogor: Rp5.161.769
- Kabupaten Purwakarta: Rp5.052.856
- Kota Bandung: Rp4.737.678
- Kota Cimahi: Rp4.090.568
- Kabupaten Bandung: Rp3.972.202
- Kabupaten Bandung Barat: Rp3.990.428
- Kabupaten Sumedang: Rp3.949.855
- Kabupaten Sukabumi: Rp3.893.201
- Kabupaten Subang: Rp3.737.482
- Kabupaten Cianjur: Rp3.338.359
- Kota Sukabumi: Rp3.192.807
- Kota Tasikmalaya: Rp2.980.336
- Kabupaten Indramayu: Rp2.910.254
- Kabupaten Tasikmalaya: Rp2.871.874
- Kabupaten Cirebon: Rp2.880.797
- Kota Cirebon: Rp 2.878.646
- Kabupaten Majalengka: Rp2.595.368
- Kabupaten Garut: Rp2.472.227
- Kabupaten Ciamis: Rp2.373.643
- Kabupaten Kuningan: Rp2.369.379
- Kota Banjar: Rp2.361.777
- Kabupaten Pangandaran: Rp2.351.250.
Tinggalkan Balasan