Roti O vs Netizen: Apakah Hak Konsumen Bayar Tunai Akhirnya Punah?
Dalam era digital yang semakin berkembang, sistem pembayaran tunai mulai mengalami pergeseran. Salah satu contoh nyata dari fenomena ini adalah kasus yang melibatkan Roti O, sebuah gerai roti yang viral karena menolak pembayaran tunai oleh seorang nenek. Kejadian ini memicu perdebatan di kalangan netizen dan menimbulkan pertanyaan besar tentang hak konsumen untuk membayar dengan uang tunai.
Menurut data Bank Indonesia, transaksi QRIS tumbuh 226,54 persen secara tahunan dengan jumlah pengguna mencapai 50,5 juta dan jumlah merchant 32,71 juta. Dari jumlah tersebut, mayoritas merupakan merchant usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mencapai 30,2 juta. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pembayaran digital semakin diminati dan menjadi tren utama dalam masyarakat.
Namun, tidak semua konsumen dapat mengakses atau memahami sistem pembayaran digital. Kasus yang terjadi pada Roti O menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang kesulitan menggunakan metode pembayaran non-tunai. Mereka tidak memiliki akses ke aplikasi mobile banking atau tidak memahami cara menggunakan QRIS. Ini menjadi tantangan bagi pelaku usaha yang ingin beralih sepenuhnya ke sistem cashless.
Manajemen Roti O menyatakan bahwa penerapan sistem pembayaran non-tunai bertujuan untuk memberikan kemudahan dan berbagai promo kepada pelanggan. Namun, mereka juga melakukan evaluasi internal untuk meningkatkan pelayanan agar lebih baik ke depannya. Permintaan maaf atas kejadian tersebut menunjukkan kesadaran akan pentingnya menjaga hubungan baik dengan pelanggan.
Di sisi lain, sistem pembayaran tunai masih memiliki perannya. Sistem pembayaran tunai adalah sistem yang digunakan untuk melakukan pembayaran dalam bentuk cash. Di Indonesia, alat pembayaran sah adalah uang kartal, baik berbentuk kertas ataupun koin. Uang kertas dan koin tersebut terbagi dalam jumlah nominal yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan dan kepemilikan pengguna.
Bank Indonesia sebagai lembaga yang menjalankan sistem pembayaran di Indonesia mengatur empat prinsip berikut ini: efisien, aman, perlindungan untuk konsumen, dan kesetaraan akses. Prinsip-prinsip ini diperlukan agar sistem pembayaran tetap sah secara hukum dan adil bagi semua pihak.
Meski sistem pembayaran digital semakin dominan, hak konsumen untuk membayar dengan uang tunai tetap harus dihormati. Tidak semua masyarakat memiliki akses ke teknologi atau memahami cara menggunakan sistem digital. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu mempertimbangkan kebutuhan konsumen yang beragam dan tetap menyediakan opsi pembayaran tunai.
Dengan demikian, walaupun sistem pembayaran digital semakin berkembang, hak konsumen untuk membayar dengan uang tunai tidak boleh diabaikan. Perlu adanya keseimbangan antara inovasi teknologi dan kebutuhan masyarakat yang beragam.
