JAYAPURA, – Di balik kehijauan hutan yang lebat di Distrik Gresi Selatan, Kabupaten Jayapura, tersembunyi Kampung Omon.
Desa ini tidak terletak di kawasan pegunungan yang sangat curam atau pulau paling ujung di Papua.
Lokasinya justru berada di dekat pusat pemerintahan Kabupaten Jayapura. Namun ironisnya, hingga saat ini Kampung Omon masih hidup tanpa adanya layanan dasar dari negara.
Akses ke Desa Omon menjadi hambatan utama dalam pembangunan.
Dari Kota Sentani, perjalanan darat memakan waktu sekitar enam jam untuk sampai ke pusat distrik. Setelah itu, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki selama sekitar tujuh jam.
Lumpur tebal, hutan lebat, sungai yang deras mengalir, dan jembatan kayu yang curam harus dilewati oleh penduduk. Secara keseluruhan, diperlukan sekitar 13 jam untuk sampai ke desa tersebut.
Bertahun-tahun Tinggal Tanpa Fasilitas Dasar
Kesulitan akses menyebabkan Kampung Omon terisolasi dari proses pembangunan.
Warga tinggal tanpa akses layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta layanan sosial pemerintah selama bertahun-tahun.
Kepala Desa Omon, Frans Tabisu, menyatakan bahwa keadaan ini sudah dirasakan oleh warganya sejak lama.
“Sejak Indonesia merdeka, saya melihat kampung-kampung lain sudah mengalami perubahan. Mereka memiliki jalan, puskesmas, listrik, dan sekolah. Namun di kampung ini tidak ada perubahan, seakan-akan kami bukan bagian dari negara Indonesia,” kata Frans kepada .
Ia mengatakan, banyak warga, khususnya para ibu, yang sejak lahir belum pernah melihat Kota Jayapura atau naik kendaraan bermotor akibat tidak adanya akses jalan.
“Untuk meninggalkan desa, dibutuhkan sekitar enam jam berjalan kaki menuju distrik. Itulah mengapa kami sangat membutuhkan jalan,” katanya.
Anak yang Tidak Sekolah, Perkawinan Dini
Tidak adanya sekolah memberikan dampak signifikan terhadap masa depan anak-anak Kampung Omon. Masyarakat tidak pernah memiliki akses pendidikan formal sejak dulu hingga saat ini.
“Kami membutuhkan sekolah. Sejak dulu hingga kini, tidak ada warga Kampung Omon yang bersekolah dan menjadi pejabat. Bahkan saat ini pun anak-anak kami belum ada yang mengenyam pendidikan,” kata Frans.
Akibatnya, pernikahan pada usia dini menjadi hal yang biasa. Anak-anak menikah di usia yang sangat muda, bahkan sekitar 10 tahun.
“Sebagai dampaknya, banyak ibu yang meninggal saat melahirkan. Ada juga anak-anak yang lahir dalam kondisi kurang gizi. Hal ini terus berlangsung,” katanya.
Berobat Harus Dilakukan dengan Bijak, Nyawa Bisa Jadi Taruhan
Kondisi kesehatan penduduk Kampung Omon tidak kalah mengkhawatirkan. Tanpa adanya puskesmas maupun tenaga kesehatan, masyarakat harus berjalan kaki sekitar 14 kilometer menuju pusat distrik guna memperoleh layanan kesehatan.
Jalannya perjalanan sering kali berisiko mengancam jiwa.
“Jika ada warga yang sakit, mereka harus dibawa dengan tandu selama sekitar enam jam ke distrik. Banyak kejadian, warga meninggal di tengah perjalanan lalu dibawa kembali ke kampung untuk dikuburkan,” kata Frans.
Selain itu, Desa Omon belum menikmati pasokan listrik dan jaringan komunikasi. Akibatnya, penduduk seringkali ketinggalan informasi.
“Tidak ada listrik maupun jaringan. Saya sebagai kepala kampung baru bisa mendapatkan informasi pemerintahan setelah tiba di distrik,” katanya.
Frans menyebutkan berbagai usulan telah diajukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Namun, semua usulan tersebut tidak pernah terwujud.
“Kami mengusulkan pembangunan jalan, puskesmas, sekolah, dan pasokan listrik setiap tahun, tetapi tidak pernah ada tindakan lanjut. Tahun ini saya bahkan mempertimbangkan untuk tidak ikut serta dalam Musrenbang lagi,” keluhnya.
Janji Politik Tanpa Bukti Nyata
Di tengah isolasi yang terjadi, penduduk Kampung Omon sering menjadi target dari janji-janji politik pada setiap momen pemilihan. Tim sukses datang dengan membawa harapan akan pembangunan, namun janji tersebut hilang begitu saja setelah pelaksanaan pesta demokrasi selesai.
“Setiap kali pemilu, mereka datang dengan janji-janji untuk membuka jalan, membangun sekolah dan puskesmas. Namun setelah itu tidak pernah ada bukti,” ujar warga Kampung Omon, Sepi Tabisu.
Kekesalan juga dirasakan Yafet Teet setelah kehilangan empat anggota keluarganya karena kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan.
“Bapak, ibu, adik, dan pamanku meninggal saat kami berusaha membawa mereka ke puskesmas. Mereka meninggal di jalan dan harus dibawa pulang dengan tandu,” katanya dengan suara gemetar.
Sebagai wujud kekecewaan dan rasa sedih, Yafet bahkan menulis keluhannya dan melekatkannya di pohon.
“Kami termasuk dalam Kabupaten Jayapura. Kami menderita di jalan ini sejak tahun ke tahun, korban terus bertambah, tetapi kami tidak pernah mendapatkan perhatian,” katanya.
Harapan Sederhana: Negara Hadir
Meskipun sering mengalami kekecewaan, penduduk Kampung Omon belum sepenuhnya kehilangan harapan. Mereka hanya berharap adanya peran negara melalui pelayanan dasar yang memadai.
“Harapan saya jalan dibuka, puskesmas dan sekolah dibangun agar anak-anak kami dapat bersekolah dan kami tidak perlu bepergian jauh untuk berobat,” ujar Yuliana Teet.
Warga berharap pemerintah membuka mata dan hati, menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta bantuan sosial agar Kampung Omon tidak lagi terisolasi dan benar-benar menjadi bagian dari pembangunan Papua.
