Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (Celios) mengkritik tindakan Badan Gizi Nasional yang tetap mempertahankan program makanan bergizi gratis atauMBG pada masa liburan sekolah atau Natal dan Tahun Baru.BGN mengklaim bahwa program ini tetap berjalan karena adanya risiko kekurangan gizi jika pola makan siswa tidak diawasi.
Kepala Ekonomi Celios Nailul Huda menyebutkan bahwa program MBG telah berjalan selama setahun dengan menghadapi berbagai tantangan seperti makanan yang sudah basi hingga tidak memenuhi standar gizi. Menurutnya, masa liburan sekolah seharusnya menjadi waktu untuk melakukan evaluasi.
“Ada wilayah yang lebih membutuhkan dana ini saat ini, dibandingkan kantong para konglomerat yang sudah penuh. Manfaatkan libur sekolah ini untuk mengevaluasi MBG, bukan sebagai waktu untuk mengembalikan modal lebih cepat bagi pemilik SPPG,” ujar Nailul dalam pernyataan tertulis, Selasa, 23 Desember 2025.
Nailul menyatakan bahwa sumber dana program MBG menyebabkan uang pajak warga tidak digunakan secara tepat dan benar. Pada Desember 2025, telah terdapat 17.555 Unit Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah berjalan. Jika masing-masing SPPG menyediakan 3.000 porsi setiap hari, maka terdapat 526,65 juta porsi yang disediakan selama musim libur.
Berdasarkan pendapat Nailul, dengan harga rata-rata Rp 15 ribu per porsi, terdapat dana masyarakat sebesar Rp 7,9 triliun yang digunakan. “Apakah tidak memberatkan negara untuk menunda dan mengalihkan dana tersebut kepada masyarakat di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara yang sedang kesulitan? Apakah lebih baik menambah anggaran bagi mereka jika sudah ada anggaran yang tersedia,” ujarnya.
Ia menilai sebenarnya tidak sulit bagi pemerintah jika benar-benar ingin menghentikan sementara program MBG dan mengalihkan dana untuk bencana Sumatera. Sebaliknya, ia justru menduga ada pihak dan kaki tangan pemerintah yang mencari keuntungan dari penerapan pembagian MBG selama liburan panjang saat ini.
Dalam perhitungannya, potensi laba per dapur mencapai 13,3 persen atau Rp 2 ribu dari pagu Rp 15 ribu per porsi, menghasilkan sekitar Rp 1 triliun keuntungan yang masuk ke kantong pengusaha SPPB. “Tahu siapa yang memiliki SPPG? Itu adalah kaki tangan pemerintah,” katanya.
Selain itu, Nailul mengkritik rencana BGN yang mengemas MBG dalam beberapa hari dalam satu paket yang tidak jauh berbeda dengan makanan dalam kemasan. Kemasan tersebut mencakup biskuit, camilan ringan, susu dalam kemasan, hingga roti.
Alih-alih dikuasai oleh pengusaha kecil dan menengah, Nailul menyatakan berbagai kebutuhan MBG justru kembali masuk ke tangan konglomerat. Dana sebesar Rp 7,9 triliun lebih banyak mengalir ke konglomerat, bukan kepada pedagang sayur di pasar atau petani sayur di daerah. “Yang merasakan manfaatnya adalah orang-orang besar yang duduk di kursi mewahnya dalam rumah megah mereka.”
Oleh karena itu, ia menyesali jika pendistribusian MBG selama masa liburan hanya akan semakin memperkaya konglomerat yang kekayaannya bisa mencapai 1.000 kali lipat dibandingkan karyawan kantor dengan gaji UMR. Ditambah lagi, standar gizi makanan dalam kemasan di MBG tidak sebanding dengan sayuran, protein, karbohidrat, vitamin, dan manfaat lain yang terdapat dalam menu tersebut.
Seharusnya ini adalah momen di mana orang tua mengevaluasi apakah anaknya benar-benar menyukai makanan seperti sayuran, buah-buahan, dan makanan bergizi lainnya. Bukan justru memberikan makanan dalam kemasan lagi,katanya.
Tempo telah menghubungi Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya dan Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati pada Selasa, 23 Desember 2025 untuk meminta pendapatnya terkait tuduhan Celios. Namun keduanya belum memberikan respons terhadap upaya konfirmasi hingga berita ini ditayangkan.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati sebelumnya menjelaskan alasan mengapa pemberian MBG tetap perlu dilanjutkan selama liburan panjang. Hal ini karena ada risiko kekurangan gizi yang justru akan meningkat pada masa libur sekolah ketika pola makan keluarga tidak terawasi.
Hidayati juga menekankan bahwa konsistensi sangat penting dalam pelaksanaan MBG. “Kami berharap memastikan bahwa masa liburan bukan waktu yang berisiko bagi perkembangan anak dan kesehatan ibu, tetapi tetap menjadi periode yang aman karena dukungan gizi tetap berjalan,” katanya sebagaimana dilaporkan dari situs resmi BGN pada hari Minggu, 21 Desember 2025.
Selain diberikan kepada siswa, MBG tetap disalurkan kepada kelompok rentan yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, serta anak usia balita (kelompok 3B) selama masa liburan sekolah. Kebijakan ini berdasarkan Pedoman Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG Selama Libur Sekolah yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BGN Nomor 52.1 Tahun 2025.
Dalam panduan tersebut, BGN menjamin pelayanan kepada kelompok 3B tidak terhenti karena mereka adalah penerima manfaat yang memerlukan asupan gizi yang rutin dan terukur. Pendistribusian MBG untuk kelompok ini dilakukan secara teratur setiap hari Senin sampai Sabtu, tanpa perubahan jadwal meskipun sekolah sedang libur.
Hidayati menyampaikan bahwa ibu hamil, ibu yang sedang menyusui, dan anak balita merupakan kelompok yang paling memerlukan perhatian. “Oleh karena itu, meskipun sekolah sedang libur, pendistribusian MBG untuk kelompok 3B tetap dilakukan selama enam hari dalam seminggu. Ini merupakan perintah dari pedoman resmi dan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga kesehatan gizi sejak dini,” katanya.
Sultan Abdurrahmanmembantu dalam penulisan artikel ini
