Ringkasan Berita:Fraksi Demokrasi Gerakan Nasional memberikan beberapa saran terkait penyusunan APBD 2026 Teluk Bintuni, antara lain:
- Kurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dengan meningkatkan pendapatan daerah sendiri (PAD).
- Peningkatan sarana dan prasarana serta distribusi pembangunan, khususnya di wilayah Moskona Utara Jauh dan Moskona Timur.
- Tidak boleh mengulangi kesalahan keterlambatan lelang dan penyerapan anggaran yang rendah.
, BINTUNI –Faksi Demokrasi Gerakan Nasional DPRK Teluk Bintuni mengharapkan pemerintah daerah (Pemda) mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Permintaan tersebut merupakan salah satu dari tujuh rekomendasi Fraksi Demokrasi Gerakan Nasional dalam Rapat Paripurna DPRK Teluk Bintuni pada malam Senin (15/12/2025).
Kelompok ini terdiri dari Partai PDIP, PAN, dan Gerindra.
Anggota Fraksi Demokrasi Gerakan Nasional, Roland Kasihiw, memberikan tujuh usulan fraksi terkait penyusunan APBD 2026 Teluk Bintuni.
1. Untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah karena tingkat ketergantungan daerah terhadap dana transfer masih sangat besar.
“Harus ada tindakan nyata dan berkelanjutan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemanfaatan aset daerah, pengaturan retribusi, serta pengelolaan potensi ekonomi lokal secara transparan tanpa memberatkan masyarakat kecil,” kata Roland Kasihiw.
2. Fraksi Demokrasi Gerakan Nasional menganggap aset daerah yang belum memberikan kontribusi optimal terhadap perekonomian daerah, khususnya Pasar Manimeri.
Berdasarkan pendapat Roland Kasihiw, fraksi tersebut menginginkan agar APBD 2026 menyediakan anggaran yang cukup untuk mempercepat pengoperasian pasar tersebut guna mendorong perekonomian masyarakat dan meningkatkan PAD.
3. Ketiga, keadilan dalam pembagian dana hasil minyak dan gas (migas) kepada daerah yang menjadi sumber produksinya.
Fraksi mengusulkan agar DBH migas digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat adat di sekitar area operasi.
4. Fokuskan pada pengembangan infrastruktur daerah dan kesetaraan dalam pembangunan.
Frasa Demokrasi Gerakan Nasional menganggap bahwa ketidakseimbangan pembangunan infrastruktur antar wilayah masih menjadi isu penting di Teluk Bintuni.
Isu ini secara langsung memengaruhi aksesibilitas, pertumbuhan ekonomi, serta kualitas layanan publik bagi masyarakat.
Oleh karena itu, APBD 2026 perlu memberikan prioritas pada percepatan pembangunan infrastruktur dasar, terutama di wilayah Moskona Utara Jauh dan Moskona Timur.
Roland menyebutkan dua wilayah tersebut masih memerlukan perhatian khusus, terutama terkait dengan ketersediaan akses jalan, jembatan, serta koneksi antar daerah.
Fraksi ini mengajak pemerintah daerah untuk menjadikan peningkatan infrastruktur strategis lain sebagai bagian dari prioritas kebijakan pembangunan wilayah.
Misalnya peningkatan kualitas Jalan Nusa Indah Fafurwar, Jalan Yensei-Yakati, Jalan KM 14 menuju Sibena Raya dan Sibena Permai, serta jalan-jalan di kawasan Batalion.
Pengadaan normalisasi sungai di Kompleks Batalion diperlukan untuk mengurangi potensi banjir dan kerusakan terhadap lingkungan.
Pengembangan sungai Tuhiba dan sekitarnya sebagai langkah perlindungan wilayah permukiman serta lahan penduduk.
Pembangunan dan perbaikan saluran irigasi di Desa Bumi Saniari dan Korano Jaya juga penting untuk mendukung peningkatan hasil pertanian.
Perlu pula pengadaan dan peningkatan transportasi laut dari kota Bintuni ke Kampung Masina yang merupakan daerah pariwisata.
Ini bertujuan untuk meningkatkan keterhubungan dan potensi ekonomi setempat.
Pemasangan penerangan jalan umum di Banjar Ausoy, mulai dari kantor bupati hingga Kampung Korano Jaya juga diperlukan untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, serta kegiatan ekonomi masyarakat.
Buka akses Jalan LU 1 dan LU 2 di Wilayah Barat Kampung Bumi Saniari.
Fraksi Demokrasi Gerakan Nasional menekankan bahwa pengembangan Pelabuhan Babo sangat penting dalam mendukung keterhubungan dan perkembangan ekonomi.
Fraksi ini menyarankan pengembangan pelabuhan dengan sistem multiyears; tahap pertama menggunakan 50 persen dari anggaran keseluruhan dan sisanya di tahap berikutnya.
5. Perhatian mendalam terhadap pendidikan di daerah pesisir dan pegunungan
Fraksi ini mengharapkan kebijakan biaya pendidikan yang ditentukan oleh pemerintah daerah harus tepat sasaran dan mendukung masyarakat yang memerlukan, khususnya orang asli Papua (OAP).
6. Perlindungan hak komunitas adat dan pengelolaan sumber daya alam (SDA).
Fraksi tersebut menganggap bahwa pembangunan wilayah perlu sejalan dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat.
Setiap kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus mematuhi prinsip keadilan, keberlanjutan, serta partisipasi masyarakat adat.
7. Keterbukaan, pertanggungjawaban, serta disiplin dalam pelaksanaan anggaran.
Fraksi Demokrasi Gerakan Nasional mengingatkan agar Pemda tidak mengulangi keterlambatan dalam proses lelang, kurangnya pengawasan terhadap kegiatan, serta angka penyerapan anggaran yang rendah.
Hal ini akan menghambat proses pembangunan yang merugikan kepentingan masyarakat serta menurunkan tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah setempat.
